Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Menjelang Diresmikannya "Airways" Jalur Selatan Jawa

Kompas.com - 22/08/2017, 06:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

KONON kabarnya, sebentar lagi jalur penerbangan sipil komersial pada lintasan selatan pulau Jawa akan dibuka. Sebuah peluang yang sudah sejak puluhan tahun lalu dituntut untuk segera dibuka bagi memfasilitasi penerbangan sipil komersial agar menjadi lebih "hemat fuel" atau mengirit bahan bakar.    

Walaupun belakangan, justru kini isunya berubah menjadi efisiensi dalam hal pengaturan kepadatan penerbangan sipil komersial yang sudah amat sangat mengganggu. Tidak begitu jelas apa gerangan sasaran utama dari langkah yang kemudian akan sedikit "merepotkan" manajemen latihan pesawat-pesawat terbang tempur Angkatan Udara yang memerlukan ruang "bebas" dalam upaya mencapai sebuah tingkat "combat readiness" tertentu sesuai kaidah universal dari standard praktis siap tempur Angkatan Udara di mana pun.   

Dibukanya jalur selatan Jawa hanya akan memberikan perbedaan waktu jam terbang  tidak lebih dari 30 hingga 45 menit saja dibanding dengan jalur standar yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Di samping itu, terobosan ini pun bukanlah solusi dalam berhadapan dengan kepadatan penerbangan sipil komersial yang tengah terjadi belakangan ini.   

Kepadatan yang terjadi belakangan ini lebih bermuara kepada antrean take off dan landing yang sudah nyaris membuat putus asa para Air Traffic Controller, terutama di Jakarta (Cengkareng dan Halim) dan beberapa kota lainnya di sekitar pulau Jawa dan Bali. Tidak banyak manfaat yang akan diperoleh dari membuka jalur selatan Jawa bila hal tersebut ditujukan untuk mengurangi sekuel antrean take off  dan landing di Jakarta , Surabaya, Bali dan sekitarnya.   

Pokok permasalahan utama adalah fasilitas infrastruktur pesawat dalam take off dan landing di bandara (di-darat) yang sudah sedemikian "parah", dan sama sekali bukan pada "airways" atau jalur penerbangannya sendiri.

Sementara itu, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dari pengelolaan "Flight Training" dari sekian banyak skadron "fighter aircraft" yang selama ini berada dalam ruang yang "leluasa" bergerak untuk latihan, sebagai salah satu standar keamanan dan keselamatan terbang.

Fighter Aircraft, pesawat terbang tempur yang manuver-manuvernya adalah jauh di luar manuver yang biasa dilakukan oleh pesawat terbang sipil komersial.  Pesawat terbang tempur yang bahkan melakukan sedemikian banyak variasi gerak dan kecepatan yang hingga mencapai lebih dari kecepatan suara.

Manuver-manuver pesawat terbang tempur yang tidak hanya akan terbang solo, sendirian, akan tetapi juga terbang dalam formasi 2 atau 3 atau bahkan lebih dari 4 atau 5 pesawat.   

Manuver-manuver yang tidak berada dalam batasan kolom udara tertentu dengan terbang yang hanya lurus-lurus saja layaknya pesawat terbang sipil komersial, akan tetapi juga "un-usual" manuver dalam bentuk aerobatic.   

Tidak pula terbatas kepada terbang solo aerobatik, akan tetapi juga latihan-latihan aerobatik dalam formasi beberapa pesawat.  

Dipahami bahwa semua itu memang dapat saja dengan mudah diatur bersama, antara lain dengan "distribusi vertikal" kolom udara yang akan dipergunakan.  

Pertanyaannya adalah, apakah peralatan Air Trafic Control dan Radar Pemandu serta SDM yang mengawakinya sudah dipersiapkan untuk itu? Apakah perencanaan dari berhamburannya manuver pesawat terbang tempur yang selama ini berada di ruangan tersendiri (steril) untuk dimasuki "jalur penerbangan sipil komersial" di tengah-tengahnya sudah dipersiapkan dengan baik?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com