Alasan PAN Tak Undang Jokowi ke Rakernas

Kompas.com - 21/08/2017, 21:57 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pembukaan Rakernas PAN di Bandung, Jawa Barat Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pembukaan Rakernas PAN di Bandung, Jawa Barat
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 21-23 Agustus 2017.

Sebelumnya, Jokowi kerap diundang dan menghadiri acara-acara partai, terutama partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. 

Terakhir, Jokowi hadir pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Ancol, Jakarta dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hanura di Bali.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah ketidakhadiran Jokowi karena merenggangnya hubungan PAN dengan Presiden.

Baca: Rakernas PAN di Bandung Tak Bicarakan Agenda Khusus Pilpres 2019

Menurut dia, PAN memang tak mengundang satupun perwakilan pemerintah pusat agar Rakernas fokus pada Pilkada Jawa Barat.

Selain itu, Rakernas merupakan acara internal partai.

"Oleh karena itu karena sifatnya internal, saya tidak mengundang pusat. Saya sudah sampaikan sama Mas Pram (Pramono Anung), ke Pak Presiden melalui Mas Pram, bahwa kami tidak mengundang pemerintah pusat apakah presiden ataukah menteri tidak ada," kata Zulkifli, saat konferensi pers di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8/2017).

Ia mengatakan, pada Rakernas kali ini, PAN memilih mengundang beberapa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada Pilkada Jawa Barat.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan fokus persiapan Pilkada 2018.

Beberapa kepala daerah yang dalam bursa pencalonan Pilkada Jawa Barat hadir dalam Rakernas PAN yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

PAN juga mengundang Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang tak bisa datang karena sedang berada di Hong Kong.

"Jadi itu kenapa kami tidak mengundang pimpinan partai atau pemerintahan di pusat karena ngomong soal Pilpres ini nantilah 2019," lanjut Zulkifli.

Sebelumnya, PAN dianggap kerap menyatakan sikap yang berseberangan dengan koalisi. Salah satunya terkait Undang-Undang Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah justru walkout di partai paripurna pengesahan UU Pemilu. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X