Ketua KPK: Bapak-Ibu, Perjalanan Dinas Tak Boleh Dapat Keuntungan

Kompas.com - 21/08/2017, 14:23 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo usai menghadiri seminar internasional Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo usai menghadiri seminar internasional Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengusulkan pemerintah menerapkan single payment system atau sistem pembayaran terpadu dalam agenda reformasi birokrasi.

Dengan demikian, gaji pokok, tunjangan dan honor seluruh aparatur sipil negara ( ASN) disatukan sebagai take home pay.

"Hari ini ada gaji pokok, tunjangan kinerja kemudian masih ada honor ke sana kemari. Jadi kalau eselon I ngajar dapet honor Rp 1.700.000 per jam kalau saya tidak salah," ujar Agus saat menjadi pembicara kunci seminar internasional "Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet" di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

"Nah kenapa sih itu masih seperti itu. Mbok dijadikan satu saja. Dinilai saja take home pay-nya. Samakan dengan gaji pokok, tunjangan dan honor," kata dia.

Menurut Agus Rahardjo, single payment system yang sudah diterapkan di KPK mampu mengefisienkan pengeluaran keuangan negara untuk membayar gaji ASN.

Agus pun menyoroti perjalanan dinas yang menjadi lahan untuk meraup keuntungan. Dia menegaskan bahwa seharusnya pengawai negeri sipil tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perjalanan dinas.

"Setelah itu, Bapak-Ibu kalau perjalanan dinas tidak boleh mendapatkan keuntungan. Jadi perjalanan dinas ya sudah. Tiketnya dibayar, hotelnya dibayar. Ya sudah tidak ada keuntungan yang didapatkan. Itu yang kami lakukan di KPK seperti itu," kata Agus.

(Baca juga: Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Sekadar Naik Gaji)

Selain itu, Agus juga mengusulkan perampingan organisasi atau lembaga negara. Menurut dia, jika penataan dan perampingan organisasi tidak dilakukan maka akan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara lembaga negara.

Dia mencontohkan sektor pengawasan kelautan di Amerika Serikat yang ditangani oleh US Navy (Angkatan Laut) dan Coast Guard.

Sementara di Indonesia, kata Agus, banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan di sektor kelautan. Hal itu, menurut dia, membuat sejumlah data yang dimiliki pemerintah tak sama.

Salah satu contohnya yakni perbedaan data ekspor-impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Jadi yang namanya perampingan organisasi, yang namanya menghilangkan tumpang tindih, yang namanya harmonisasi data, yang namanya integrasi data itu sungguh sangat penting di negara ini," tuturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X