Ketua KPK: Bapak-Ibu, Perjalanan Dinas Tak Boleh Dapat Keuntungan

Kompas.com - 21/08/2017, 14:23 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo usai menghadiri seminar internasional Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo usai menghadiri seminar internasional Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengusulkan pemerintah menerapkan single payment system atau sistem pembayaran terpadu dalam agenda reformasi birokrasi.

Dengan demikian, gaji pokok, tunjangan dan honor seluruh aparatur sipil negara (ASN) disatukan sebagai take home pay.

"Hari ini ada gaji pokok, tunjangan kinerja kemudian masih ada honor ke sana kemari. Jadi kalau eselon I ngajar dapet honor Rp 1.700.000 per jam kalau saya tidak salah," ujar Agus saat menjadi pembicara kunci seminar internasional "Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet" di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

"Nah kenapa sih itu masih seperti itu. Mbok dijadikan satu saja. Dinilai saja take home pay-nya. Samakan dengan gaji pokok, tunjangan dan honor," kata dia.

Menurut Agus Rahardjo, single payment system yang sudah diterapkan di KPK mampu mengefisienkan pengeluaran keuangan negara untuk membayar gaji ASN.

Agus pun menyoroti perjalanan dinas yang menjadi lahan untuk meraup keuntungan. Dia menegaskan bahwa seharusnya pengawai negeri sipil tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perjalanan dinas.

"Setelah itu, Bapak-Ibu kalau perjalanan dinas tidak boleh mendapatkan keuntungan. Jadi perjalanan dinas ya sudah. Tiketnya dibayar, hotelnya dibayar. Ya sudah tidak ada keuntungan yang didapatkan. Itu yang kami lakukan di KPK seperti itu," kata Agus.

(Baca juga: Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Sekadar Naik Gaji)

Selain itu, Agus juga mengusulkan perampingan organisasi atau lembaga negara. Menurut dia, jika penataan dan perampingan organisasi tidak dilakukan maka akan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara lembaga negara.

Dia mencontohkan sektor pengawasan kelautan di Amerika Serikat yang ditangani oleh US Navy (Angkatan Laut) dan Coast Guard.

Sementara di Indonesia, kata Agus, banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan di sektor kelautan. Hal itu, menurut dia, membuat sejumlah data yang dimiliki pemerintah tak sama.

Salah satu contohnya yakni perbedaan data ekspor-impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Jadi yang namanya perampingan organisasi, yang namanya menghilangkan tumpang tindih, yang namanya harmonisasi data, yang namanya integrasi data itu sungguh sangat penting di negara ini," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapyra Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapyra Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Nasional
UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X