Menelusuri Jejak Johannes Marliem di Ruko Fatmawati

Kompas.com - 21/08/2017, 11:36 WIB
Johannes Marliem Blog Johannes MarliemJohannes Marliem
EditorHeru Margianto

Apa rahasia yang disimpannya, Apa pula yang dilakukannya dan bagaimana ancaman yang mungkin menimpanya?

TIGA  pertanyaan di atas adalah pertanyaan paling dasar yang menguatkan fakta bahwa Johannes Marliem adalah seorang saksi kunci pada kasus besar negeri ini, KTP elektronik alias e-KTP.

Drama E-KTP

Sejak kasus E-KTP mencuat, ada banyak drama yang terjadi. Pertama, jauh sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa akan ada sejumlah nama besar yang akan diumumkan terlibat dalam kasus e-KTP.

Ia berharap hal ini tidak menimbulkan goncangan politik. Namun, sulit menghindari “gempa politik” terkait nama-nama besar ini.

Drama e-KTP kedua muncul di gedung rakyat saat sejumlah wakil rakyat menggulirkan inisiatif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk menyelidiki kinerja KPK. Sulit untuk tidak mengaitkan pembentukan pansus dengan proses pengungkapan kasus e-KTP yang sedang berjalan di KPK.  

Dalam perjalanan Pansus bergerak liar. Alih-alih ingin mengesankan upaya perbaikan kinerja KPK, Pansus malah terkesan berupaya melemahkan KPK dengan mencari-cari kelemahannya.

Entah apa ujung Pansus nantinya. Sejumlah pihak memperkirakan Pansus KPK akan berujung pada revisi UU KPK.

Drama ketiga adalah kematian mendadak sang saksi kunci kasus e-KTP Johannes Marliem di rumah mewahnya di Los Angeles, Amerika Serikat.

Program AIMAN yang tayang Senin (21/8/2017) malam nanti akan mengangkat soal ini.  Berpijak pada pertanyaan di atas, saya tergerak untuk melihat jejak-jejak Johannes Marliem di Indonesia.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X