Dua Terdakwa Penyuap Patrialis Akbar Hadapi Vonis Hakim

Kompas.com - 21/08/2017, 09:36 WIB
Pengusaha impor daging Basuki Hariman dan Ng Fenny saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/8/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengusaha impor daging Basuki Hariman dan Ng Fenny saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman dan General Manager PT Impexindo Pratama Ng Fenny akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/8/2017).

Keduanya merupakan pengusaha yang didakwa menyuap mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar.

Basuki Hariman, dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basuki juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, jaksa KPK juga menuntut staf Basuki, Ng Fenny dengan hukuman penjara selama 10 tahun 6 bulan. Fenny juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

(Baca: Pengusaha Penyuap Patrialis Akbar Dituntut 11 dan 10 Tahun Penjara)

Dalam pertimbangannya, Basuki dan Fenny dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan keduanya telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Basuki dan Fenny juga dinilai tidak jujur dan sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Basuki dan Fenny  dinilai oleh jaksa terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Basuki bersama-sama dengan Fenny, diduga memberikan uang sebesar 50.000 dollar AS, dan Rp 4 juta kepada Patrialis.

Keduanya juga menjanjikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Patrialis.

(Baca: Basuki Hariman dan Stafnya Didakwa Menyuap Patrialis Akbar)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X