Kompas.com - 20/08/2017, 18:13 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Akbar Dharma Putra, menilai polemik yang muncul di masyarakat terkait rencana kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan karena persoalan sosialisasi.

Sebab, kata dia, sejatinya program tersebut memiliki tujuan baik, yakni membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

"Ini hanya masalah sosialisasi, pemahaman dari media menjelaskan, saya kira kalau teman-teman media ketemu dengan deputi yang menangani, tanya detail, supaya jelas ke masyarakat," ujar Ghafur saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Minggu (20/8/2017).

(baca: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School")

Ia menambahkan, sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait program tersebut.

Ghafur juga memastikan dalam Perpres, nantinya program tersebut tak diwajibkan untuk dijalankan di semua sekolah.

"Ini optional, itu pilihan, mau enggak, enggak apa-apa, enggak ada pinalti. Jangan takut dimarahin, istilahnya pendidikan dijamin oleh Undang-undang Dasar, bukan Undang-undang," tutur Ghafur.

"Dimana negara menjamin pendidikan, mau pendidikan umum atau agama, kalau umum 6 hari sekolah, itu kan bagaimana masing-masing," lanjut dia.

(baca: Mendikbud: Kebijakan Lima Hari Sekolah Ditujukan untuk Guru)

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah lima hari akan diganti Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter.

Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam Perpres itu, tidak ada keharusan sekolah untuk mengikuti kebijakan full day school atau delapan jam sehari.

"Perlu saya tegaskan, tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Tidak ada keharusan (mengikuti) full day school," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Menurut Jokowi, pemerintah menyadari ada ketidakmerataan sekolah terkait kebijakan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.