Jokowi: Masa Pemerintah Kesulitan Mengurus Sertifikat...

Kompas.com - 20/08/2017, 12:46 WIB
Presiden RI Joko Widodo usai menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah, Jakarta, Minggu (20/8/2017). Pemerintah hari ini menyerahkan 7.486 sertifikat kepada masyarakat se-Jabodetabek dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KOMPAS.com / EstuPresiden RI Joko Widodo usai menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah, Jakarta, Minggu (20/8/2017). Pemerintah hari ini menyerahkan 7.486 sertifikat kepada masyarakat se-Jabodetabek dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) mengakui sulit dan lamanya dalam mengurus sertifikasi tanah khususnya di DKI Jakarta. Dia pun teringat ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Jokowi mengurus sertifikasi untuk Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara.

"Ngurus yang namanya sertifikat BMW untuk stadion enggak rampung-rampung. Sampai saya enggak jadi gubernur belum rampung," kata Jokowi dalam sambutan Penyerahan Sertifikasi Hak Atas Tanah se-Jabodetabek di Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Namun beruntung, bersamaan dengan diserahkannya sertifikasi 7.486 bidang ke masyarakat, pada hari ini sertifikat tanah Taman BMW juga diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Alhamdulillah baru saja kita serahkan sertifikat BMW yang di Jakarta Utara kepada Gubernur. Diangkat Pak Gub," pinta Jokowi kepada Djarot Syaiful Hidayat.

Baca juga: Jokowi Bagikan 5.903 Sertifikat Tanah kepada Warga Bali

Jokowi pun berpesan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja cepat menyelesaikan sertifikasi 80 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, kalau ada kendala seperti kekurangan juru ukur, pemerintah akan melakukan penambahan.

"Hati-hati sekarang. Saya pantau. Saya awasi terus urusan sertifikat. Jangan ada yang bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya. Semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani," ucap Jokowi.

Jokowi tidak ingin yang terjadi pada masa lalu, yakni lamanya mengurus sertifikat tanah, kembali terulang di masa depan.

"Masa pemerintah saja kesulitan ngurus sertifikat.  Pemerintah DKI, bayangkan! Saya bayangkan apalagi rakyat. Bener enggak?" katanya diamini masyarakat penerima sertifikat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Nasional
Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X