Anggaran untuk Pengawasan Dana Desa Akan Ditingkatkan

Kompas.com - 19/08/2017, 19:55 WIB
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di Pulau Sebatik, kamis (17/8/2017) Dok Humas KemendesMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di Pulau Sebatik, kamis (17/8/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk pengawasan dana desa akan ditingkatkan. Dengan meningkatnya anggaran pengawasan, maka diharapkan pengawasan terhadap dana di 75.000 desa bisa semakin baik.

Penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa pun bisa ditekan seminimal mungkin. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teritnggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

"Kita indikasi perlu adanya sumber yang lebih kuat lagi dalam hal pengawasan, makanya kita usulkan untuk anggaran pengawasan di kabupaten, inspektorat, kecamatan dan dinas pemberdayaan desa, supaya ditingkatkan lagi," kata Eko.

Baca juga: Dana Desa Diharapkan Tak Melulu untuk Bangun Infrastruktur


Eko mengatakan, pihaknya sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait hal ini. Mendagri pun setuju agar anggaran ditingkatkan agar pengawasan dana desa lebih maksimal. Diharapakan, tak ada lagi oknum pengawas yang justru menikmati keuntungan dari dana desa.

"Jadi setelah kita evaluasi dari kasus Pamekasan dan yang berhubungan dengan penyelewengan dana desa, kita evaluasi programnya sudah benar, sistem-sistem benar, artinya masalah korupsinya. Masalah korupsinya, itu soal pengawasan," kata Eko.

"Ini lagi dihitung oleh Kemendagri (besar kenaikannya) dan dalam waktu dekat akan diusulkan ke Kemenkeu," tambahnya.

Namun, Eko menekankan bahwa yang terpenting dari suksesnya program dana desa adalah pengawasan dari masyarakat. Ia meminta masyarakat segera melapor ke satgas dana desa di 150040 apabila menilai ada yang tidak beres dengan penggunaan dana desa di wilayahnya.

"Sekali lagi masyarakat diminta untuk jangan takut melaporkan ke satgas dana desa jika ada indikasi penyelewengan," kata dia.

Baca juga: Cegah Penyimpangan, Masyarakat Diminta Peduli pada Alokasi Dana Desa

Eko mengatakan, sejauh ini ada 67 kasus penyalahgunaan dana desa yang sudah terbukti dan diputus oleh pengadilan.

Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyelidiki penyelewengan dana desa dengan menangkap kepala desa hingga bupati di Pamekasan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X