31 Daerah Masih Perdebatkan Anggaran Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 19/08/2017, 13:23 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jakarta, Senin (24/7/2017). Paska rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, KPU berharap UU Pemilu segera dicatatkan dalam lembaran negara.KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jakarta, Senin (24/7/2017). Paska rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, KPU berharap UU Pemilu segera dicatatkan dalam lembaran negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa belum semua daerah selesai menetapkan besaran anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, kata Arief, sebanyak 140 daerah saja yang sudah selesai menetapkan anggaran pilkada.

Hal ini disampaikan Arief saat meninjau lokasi simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 yang digelar di lapangan bola Kelurahan Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (19/8/2017).

"Jadi, masih ada 31 daerah lagi yang masih berdebat, tak bisa mulai tahapan karena anggarannya belum selesai," kata Arief.


Salah satu daerah, lanjut Arief, adalah Provinsi Jawa Timur. Arief mengatakan, persoalan penetapan anggaran pilkada di sejumlah daerah terkendala kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Sehingga, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani Pemerintah Daerah.

"Bupatinya setuju, (tapi) Ketua DPRD-nya enggak setuju. Ketua DPRD-nya setuju, tapi Bupatinya enggak setuju. Jadi, enggak tanda tangan-tanda tangan," kata dia.

(Baca juga: Belum Bahas Anggaran Pilkada, Pemda-pemda Ini Akan Dilaporkan Bawaslu kepada Mendagri )

Arief mengaku bahwa KPU dan Menteri Dalam Negeri sudah mengirim surat sebanyak dua kali ke daerah yang belum menetapkan anggaran pilkada tersebut.

Hal ini agar tidak mengganggu pelaksanaan pilkada nantinya. Namun demikian, persoalan tersebut belum juga terselesaikan.

Arief berharap, pada pelaksanaan Pemilu 2019 nanti tidak ada masalah serupa.

"Mudah-mudahan, pileg dan pilpres tidak terjadi demikian," kata Arief.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X