Cegah Penyimpangan, Masyarakat Diminta Peduli pada Alokasi Dana Desa

Kompas.com - 19/08/2017, 12:46 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAAnggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, perlu ada kesadaran penuh masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa di wilayahnya masing-masing.

Lengahnya perhatian masyarakat akan dimanfaatkan oknum pemerintah desa untuk menyelewengkan dana tersebut.

"Masyarakat ayo datangi kantor desa, lihat transprantasi di sana, liat kinerja kepala desa," ujar Mardani dalam diskusi "Polemik" di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Selain itu, menurut dia, panjangnya saluran penampung dana desa membuat potensi korupsi meningkat. Ia mengambil contoh kasus suap terkait alokasi dana desa di Pamekasan.

Dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tidak langsung ke Rekening Kas Umum Desa (RKU Desa), tapi mampir dulu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

"Di titik ini hati-hati ketika kepala daerah cawe-cawe. Menurut saya, dari RKUN langsung saja ke rekening kas desa. Semakin panjang, semakin kuat intervensinya," kata Mardani.

(Baca juga: KPK Ingatkan Para Kades agar Dana Desa untuk Kepentingan Warga)

Mardani mengatakan, jika menemukan ada yang tak beres dalam penggunaan dana desa, masyarakat tak perlu takut melapor. Banyak sarana pengaduan yang bisa diakses masyarakat, seperti ke Ombudsman, Kementerian Desa, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu uang masyarakat, bukan uang kepala desa," kata politisi PKS tersebut.

Di samping pengawasan, Mardani menekankan pentingnya peranan pendamping desa. Menurut dia, pendamping desa sedianya dekat dengan stakeholder desa, bukan pada kepala desanya.

(Baca juga: Ketua Satgas Dana Desa: Banyak Kades yang Belum Bisa Buat RAPB Desa)

Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia untuk pendamping desa perlu ditkngkatkan lagi.

"Kalau bisa orang terbaik dr UI, ITB, UNAN, kita terjunkan. Tentu kita tambahkan APBD," kata Mardani.

Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul Hadi mengatakan, semestinya ada penguatan badan usaha milik desa mengingat semakin banyaknya anggaran desa yang dikucurkan pemerintah.

"Jadi kepala desa tidak semena-mena untuk memegang kekuasaan uang itu. Tidak hanya di tangan kepala desa, tapi di badan usaha itu," kata Hadi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X