Kompas.com - 19/08/2017, 11:35 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi, dalam acara lomba rias sepeda yang digelar Kemenkumham, Sabtu (19/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menenteng sepeda dari Presiden Jokowi, dalam acara lomba rias sepeda yang digelar Kemenkumham, Sabtu (19/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengobral remisi untuk para narapidana kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Yasonna menanggapi harapan dari Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif agar remisi koruptor tak diobral.

"Siapa yang obral?" kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Aturan tentang pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam PP No 99/2012 tersebut, ketentuan justice collaborator digunakan sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika.

Justice collaborator adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya.

Yasonna memastikan bahwa semua remisi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Misalnya, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah memenuhi syarat sebagai justice collaborator.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan Nazaruddin dikasih justice collaborator," kata dia.

Yasonna mengakui, ada juga napi korupsi yang tidak termasuk justice collaborator, namun mendapatkan remisi. Misalnya, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan.

Menurut Yasonna, pemberian remisi tersebut karena masih menggunakan aturan yang lama, yakni PP 28/2006. Aturan itu belum mengatur soal justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi.

"Kalau Gayus memang dia bukan PP yang 99, tapi 28," kata politisi PDI-P ini.

Total, ada 400 orang narapidana korupsi yang mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman. Remisi diberikan dalam rangka HUT ke-72 RI.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif sebelumnya berharap pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi tidak asal diberikan. Menurut Syarif, napi koruptor yang bisa menerima remisi adalah napi yang berstatus justice collaborator.

"Kalau dia (narapidana) bukan justice collaborator, dia tidak berhak mendapatkan remisi. Kami berharap kepada Kementerian Hukum dan HAM, remisi itu jangan diobral," ujar Syarif, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (18/8/2017).

(Baca: Pimpinan KPK Berharap Remisi untuk Koruptor Tak "Diobral")

Syarif mengakui pemberian remisi bagi narapidana dalam kasus apa pun adalah hak Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Syarif meminta agar Kementerian lebih membatasi pemberian remisi bagi narapidana dalam kejahatan khusus seperti narkoba, terorisme dan korupsi.

Kompas TV Hari Kemerdekaan, Nazaruddin Dapat Remisi 5 Bulan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Nasional
DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Bukan Sesuatu yang Aneh

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Bukan Sesuatu yang Aneh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.