Muhaimin Targetkan PKB Dapat Usung Kadernya Jadi Wagub Kalbar

Kompas.com - 19/08/2017, 05:50 WIB
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (7/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (7/8/2017).

PONTIANAK, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menargetkan kader partainya bisa diusung sebagai calon wakil gubernur Kalimantan Barat dalam Pilkada Serentak 2018.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Darunna'im di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (18/8/2017).

"Saat ini masih dalam proses. Tim Pilkada masih melakukan komunikasi, koordinasi dan analisis," ucap Muhaimin, Jumat malam.

Calon yang akan diusung tersebut, ungkap Muhaimin, diharapkan bisa menjadi figur calon wakil gubernur berdasarkan hasil yang disepakati bersama partai lain.

"Semoga dalam waktu dekat kami bisa menentukan calon kami, terutama calon gubernur, dan Insya Allah kami akan menawarkan wakil gubernur untuk bisa duduk pada 2018," ujar dia.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Kalbar, Daniel Johan mengatakan, saat ini tim Pilkada masih terus melakukan survei, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten.

"Untuk tingkat provinsi, kami siap bekerja sama, koalisi dengan partai lain, tetapi kami berharap wakilnya bisa dari PKB," kata Daniel.

(Baca juga: Muhaimin Ungkap PKB Bisa Dukung Ridwan Kamil, asalkan...)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X