Kompas.com - 18/08/2017, 20:02 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) membandingkan kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto dengan kasus yang dialami Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono.

Dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, GMPG membawa poster bergambar Novanto dan Arief. Pada poster itu, bagian atas tertulis "tersangka korupsi".

Novanto dan Arief diketahui sama-sama ditetapkan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto menjadi tersangka pada kasus pengadaan e-KTP. Sedangkan Arief pada dua kasus suap, yakni suap terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

GMPG menyandingkan foto Novanto dengan Arief. Pada foto Novanto terdapat tulisan "Ketua DPR RI Betah di Kursi" dan di bagian bawah terdapat tulisan "Terlaaluuu".

Sedangkan di foto Arief ditulis "Ketua DPRD Malang Pilih Mundur" dengan bagian bawahnya tertulis lagi "Bermoral".

Menanggapi ini, Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pesan yang ingin disampaikan yakni agar Novanto tahu diri dan malu dengan Arief.

"Ya mestinya Pak Novanto itu tahu dirilah dan malu terhadap ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota saja dia begitu ditetapkan tersangka langsung mundur kan," kata Doli.

Dia menilai, Arief mundur demi menjaga institusi DPRD yang dipimpinnya. Sebab, Arief dinilai harus konsentrasi pada kasus yang menjeratnya.

(Baca juga: "Golkar Kena Penyakit Kronis, tapi Pengurus Merasa Tidak Ada Apa-apa")

Soal asas praduga tak bersalah, Doli menilai harus dibedakan antara urusan pribadi dan institusi. Pihaknya menghormati Novanto punya hak untuk melakukan pembelaan hukum.

"Tapi kan persoalannya dia juga enggak bisa dipisahkan dengan urusan institusi yang sekarang diembannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar, yang akibat dia berstatus tersangka itu punya dampak buruk," ujar Doli.

"Kita bicara tentang nama institusi agar institusinya tidak punya dampak negatif, dengan persoalan pribadinya ya secara hukum dia silahkan saja melakukan proses itu (pembelaan)," ujar Doli.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2015 di Kota Malang, Jawa Timur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Nasional
Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Nasional
LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

Nasional
KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

Nasional
LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Nasional
Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Nasional
KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

Nasional
Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Nasional
Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Nasional
Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Nasional
Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Nasional
RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

Nasional
Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.