Kompas.com - 18/08/2017, 13:59 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ketika hadir dalam peringatan hari Konstitusi 2017, di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ketika hadir dalam peringatan hari Konstitusi 2017, di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluhkan adanya aparatur pemerintah yang salah memaknai Pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Kalla saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi 2017, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Kalla mengatakan, kata "menguasai" memiliki arti yang luas, bukan hanya memiliki tetapi juga mengontrol dengan suatu ketentuan.

"Pemerintah dengan DPR telah banyak mengeluarkan UU, PP, dan sebagainya. Namun masih ada juga celah-celah orang memainkan arti 'menguasai' itu," ujar Kalla.

Contohnya, kata Kalla, banyaknya kasus pemberian izin pertambangan di daerah yang merugikan negara triliunan rupiah karena gagal memaknai Pasal 33 UUD 1945.

"Perusahaan pertambangan diberikan izin tambang. Tapi kemudian dia (perusahaan tambang) menuntut pemerintah trilunan rupiah akibat kesalahan kepala daerah, tumpang tindih perizinan," kata Kalla.

Oleh karena itu, Kalla ingin tak ada lagi pihak yang salah memahami Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

Aparatur pemerintahan baik di pusat dan daerah diminta punya pemahaman yang sama.

"Kita semua harus mempunyai suatu pengertian yang sama, maksud dan tujuan untuk menguasai itu. Semua yang dikuasai negara untuk kemaslahatan seluruh bangsa," kata Kalla.

"Mudah-mudahan semua itu pada hari ini dipelajari. Karena itulah pada hari ini kita memperingati hari Konstitusi. Bukan hanya merayakannya, tapi melaksanakannya sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa," lanjut dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

Nasional
Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Nasional
Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Nasional
KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

Nasional
Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Nasional
Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.