Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/08/2017, 21:40 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak sedikit paspor jemaah umrah yang sudah disetorkan ke First Travel masih belum dikembalikan oleh pihak manajemen travel.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ronny F Sompie pun mengingatkan bahwa penahanan paspor yang dilakukan First Travel tersebut bisa dipidanakan.

"Paspor itu kan milik setiap orang yang diberikan. Ketika jemaah kesulitan mendapatkan kembali karena ditahan. Berarti itu ada kasus pidana penggelapan," kata Ronny di Jakarta, Kamis (17/8/2017).

Jika benar demikian, Ronny pun meminta para jemaah korban First Travel segera melaporkan ke Kepolisian agar bisa diproses secepatnya.

 

Baca: Paspor Jemaah First Travel Segera Dikembalikan

"Laporkan ke Polisi, agar Kepolisian yang melakukan tindakan. Kecuali mereka melakukan kegiatan dengan keimigrasian. Ini pidana penggelapan paspor yang dilakukan oleh sebuah agen perjalanan," kata mantan Kapolda Bali tersebut.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktur di perusahaan tersebut ditangkap polisi di kompleks perkantoran Kementerian Agama pada Rabu (9/8/2017). 

Keduanya ditangkap karena dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli. 

Kini kantor pusat First Travel pun juga disegel dan ditutup oleh aparat Kepolisian. Bahkan, Kementerian Agama juga mencabut izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah First Travel yang berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Baca: Bukan Pengacara First Travel Lagi, Eggi Tunjukkan #DukungEggiSudjanaJabarSatu

Kompas TV Mengusut Tuntas Kasus Penipuan Umrah First Travel (Bag 3)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
PKB Tampik Ikut Campur Soal Usulan Masa Jabatan Kepala Desa

PKB Tampik Ikut Campur Soal Usulan Masa Jabatan Kepala Desa

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.