KPK Periksa Pejabat TNI AU untuk Dua Kasus

Kompas.com - 16/08/2017, 22:25 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat TNI Angkatan Udara untuk penyidikan terhadap dua kasus.

Dua kasus itu adalah pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW) 101 di TNI Angkatan Udara ( TNI AU) Tahun 2016–2017; dan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut RI TA 2016.

 

"Penyidik melanjutkan pemeriksaan sejumlah pejabat TNI-AU di Mabes TNI Cilangkap terkait 2 penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (16/8/2017).

Pada kasus pertama, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat TNI AU sebagai saksi untuk Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri.

Irfan merupakan pihak swasta yang menjadi tersangka pengadaan helikopter tersebut. Ia merupakan tersangka yang ditangani KPK.

Sementara itu, pihak TNI sendiri sudah menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya dalam kasus ini.

Para pejabat TNI AU itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla yang merupakan tersangka kasus ini. Menurut Febri, penyidik KPK memeriksa masing tiga orang dari kedua kasus itu.

"Masing-masing kasus memeriksa 3 orang saksi yang merupakan perwira menengah TNI AU," ujar Febri.

Kompas TV Bahas Korupsi Helikopter, Panglima TNI Bertemu Ketua KPK

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Nasional
Luncurkan Aplikasi 'Jaga Bansos', Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Luncurkan Aplikasi "Jaga Bansos", Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Nasional
Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Nasional
Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X