KPK Periksa Pejabat TNI AU untuk Dua Kasus

Kompas.com - 16/08/2017, 22:25 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat TNI Angkatan Udara untuk penyidikan terhadap dua kasus.

Dua kasus itu adalah pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW) 101 di TNI Angkatan Udara ( TNI AU) Tahun 2016–2017; dan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut RI TA 2016.

 

"Penyidik melanjutkan pemeriksaan sejumlah pejabat TNI-AU di Mabes TNI Cilangkap terkait 2 penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (16/8/2017).

Pada kasus pertama, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat TNI AU sebagai saksi untuk Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri.

Irfan merupakan pihak swasta yang menjadi tersangka pengadaan helikopter tersebut. Ia merupakan tersangka yang ditangani KPK.

Sementara itu, pihak TNI sendiri sudah menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya dalam kasus ini.

Para pejabat TNI AU itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla yang merupakan tersangka kasus ini. Menurut Febri, penyidik KPK memeriksa masing tiga orang dari kedua kasus itu.

"Masing-masing kasus memeriksa 3 orang saksi yang merupakan perwira menengah TNI AU," ujar Febri.

Kompas TV Bahas Korupsi Helikopter, Panglima TNI Bertemu Ketua KPK

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X