Masih banyak penghargaan lain yang ditolak karena dianggap tak paham kerja DPR.
"Selama ini kami lihat ada beberapa kali penghargaan, tapi kami enggak kenal," kata Lukman.
Lukman menyebutkan, penghargaan tersebut akan dijadikan pelecut kinerja DPR ke depan agar lebih baik.
Ia mengakui, mayoritas publik menilai parlemen sebagai lembaga yang tidak produktif dan koruptif.
"Kami ini masih berjuang ingin menghapus image 'malaikat' di tengah kampung maling. Ini sudah benar, tidak ada pesanan, cukup objektif, clear," ujar dia.
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, wajar jika publik mempertanyakan indikator para wakil rakyat ini menerima penghargaan.
"Citra dan sentimen DPR di publik lebih banyak yang buruk daripada yang bagus. Itu karena publik bisa jadi tidak tahu apa yang dikerjakan DPR. Apa prestasi DPR," kata Pangi.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut.
Pangi berharap penghargaan itu bisa menetralisir sentimen negatif terhadap DPR menjadi lebih positif.
"Berat angkat payung citra negatif. Terlalu menancap. Bagaimana 10 orang anggota DPR bisa kembali membangkitkan distrust menjadi trust masyarakat," kata dia.
"Memang citra DPR itu dibangun juga dari legislasi. Karena target pembuatan Undang-undang belum tercapai maksimal. Makanya DPR jadi perbincangan publik. Tapi kita tak bisa tutup mata apa saja prestasi DPR," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.