Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja DPR Disoroti, Lembaga Ini Beri Penghargaan kepada 10 Wakil Rakyat yang Dianggap Baik

Kompas.com - 16/08/2017, 16:49 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

Kompas TV Menilai Manfaat Penambahan Kursi Anggota DPR

Masih banyak penghargaan lain yang ditolak karena dianggap tak paham kerja DPR.

"Selama ini kami lihat ada beberapa kali penghargaan, tapi kami enggak kenal," kata Lukman.

Lukman menyebutkan, penghargaan tersebut akan dijadikan pelecut kinerja DPR ke depan agar lebih baik.

Ia mengakui, mayoritas publik menilai parlemen sebagai lembaga yang tidak produktif dan koruptif.

"Kami ini masih berjuang ingin menghapus image 'malaikat' di tengah kampung maling. Ini sudah benar, tidak ada pesanan, cukup objektif, clear," ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, wajar jika publik mempertanyakan indikator para wakil rakyat ini menerima penghargaan.

"Citra dan sentimen DPR di publik lebih banyak yang buruk daripada yang bagus. Itu karena publik bisa jadi tidak tahu apa yang dikerjakan DPR. Apa prestasi DPR," kata Pangi.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut.

Pangi berharap penghargaan itu bisa menetralisir sentimen negatif terhadap DPR menjadi lebih positif.

"Berat angkat payung citra negatif. Terlalu menancap. Bagaimana 10 orang anggota DPR bisa kembali membangkitkan distrust menjadi trust masyarakat," kata dia.

"Memang citra DPR itu dibangun juga dari legislasi. Karena target pembuatan Undang-undang belum tercapai maksimal. Makanya DPR jadi perbincangan publik. Tapi kita tak bisa tutup mata apa saja prestasi DPR," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com