Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Jokowi Jangan Tutupi Kenyataan dengan Angka

Kompas.com - 16/08/2017, 13:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD, masih belum sesuai dengan realitas yang ada.

Fadli mengatakan, dalam pidatonya, Jokowi menonjolkan berbagai pencapaian pemerintah yang positif di bidang ekonomi. Pencapaian yang dijabarkan Jokowi mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang naik, indeks pembangunan manusia yang menanjak, hingga angka kemiskinan yang menurun.

Namun, menurut Fadli, data-data yang disajikan Jokowi itu tak sesuai kenyataan di lapangan.

"Di masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah. Jadi presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyakarat. Jangan hanya dari angka saja," kata Fadli usai sidang tahunan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

(Baca: Ungkap Capaian Pemerintah, Jokowi Tak Ingin Cepat Berpuas Diri)

Fadli mengaku kerap melihat sendiri ekonomi rakyat yang makin susah saat ia melakukan kunjungan ke daerah. Menurut dia, kehidupan yang makin sulit tersebut disebabkan karena berbagai harga kebutuhan pokok seperti listrik hingga bahan pangan yang naik.

"Itu kenyataan. Pak Jokowi jangan tutupi kenyataan dengan angka-angka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli menambahkan, angka yang disajikan terkait ekonomi Indonesia itu pasti berasal dari bawahan Jokowi. Oleh karena itu, ia menyarankan Presiden untuk mengecek lagi angka tersebut, dan membandingkan dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

"Angka itu bisa menipu. Kenyataan bisa beda di lapangan," kata dia.

"Karena kenyataan tidak menunjukkan rakyat kita makin sejahtera, makin mudah hidupnya, bahwa pekerjaan makin mudah didapatkan," tambahnya.

Kompas TV Presiden Kembali Menyentil Soal Kekuasaan Lembaga Negara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com