Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makna di Balik "Pertukaran" Baju Adat Jokowi dan Jusuf Kalla

Kompas.com - 16/08/2017, 13:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla "bertukar" pakaian daerah saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Rabu (16/8/2017).

Presiden Jokowi  mengenakan pakaian adat khas Bugis, Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Wapres Kalla. Sementara, Kalla mengenakan pakaian adat khas Jawa, kampung halaman Presiden Jokowi.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, ide bertukar pakaian adat itu adalah ide Presiden Jokowi sendiri.

"Ide Presiden dan Pak Wapres setuju. Sama lah itu idenya beliau-beliau," ujar Teten di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

Teten tak menjelaskan rinci kapan ide itu muncul dan disepakati. Namun, merujuk pada pengalaman sebelumnya, hal-hal seperti itu biasanya tercetus secara spontan dan pada akhirnya terlaksana dengan baik.

Melalui bertukar baju khas  daerah, lanjut Teten, Presiden  Jokowi dan Wapres  Kalla sekaligus ingin menunjukan kekompakan satu sama lain.

(Baca: Tampil Beda, Jokowi Pakai Baju Adat Makassar ke Sidang Tahunan MPR)

Selain itu, aksi Jokowi-Kalla tersebut juga punya makna mendalam tentang bagaimana seharusnya warga negara Indonesia menghayati nilai-nilai kemerdekaan di masa saat ini.

"Dulu, kemerdekaan kan diperjuangkan oleh kita yang bersuku-suku. Pertukaran pakaian Presiden dan Wapres mengingatkan kita ke masa lalu," ujar Teten.

"Nah sekarang, pasca-72 tahun kemerdekaan RI, sudah cair. Tidak harus  orang Jawa melulu pakai pakaian Jawa. Tidak pula orang Makassar melulu pakai pakaian Makassar. Saat ini, semuanya sudah menjadi satu, bangsa Indonesia," kata dia.

Kompas TV Mengisi Kemerdekaan dan Amalkan Nilai Pancasila (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com