Rakernas di Bandung, PAN Tak Undang Jokowi dan Para Menteri

Kompas.com - 16/08/2017, 11:26 WIB
Ketua DPP PAN Yandri Susanto Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetua DPP PAN Yandri Susanto
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional ( PAN) tak akan mengundang tokoh-tokoh nasional pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partainya di Bandung 21-23 Agustus 2017, termasuk Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinetnya.

Ketua DPP PAN sekaligus Ketua Operating Committee Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, Yandri Sudanto menuturkan, acara tersebut bersifat sangat internal.

"Sampai hari ini rencana untuk mengundang presiden dan ketua umum partai lain termasuk tokoh nasional lain tidak akan kami lakukan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

(Baca: Pilih Bandung untuk Gelar Rakernas, PAN Ingin Menangkan Pilgub Jabar)

Yandri menambahkan, Rakernas PAN akan fokus kepada Pilkada 2018, salah satunya Pilkada Jabar. Agenda Pilpres 2019 kemungkinan juga akan dibahas dalam kesempatan tersebut. Adapun alasan lain adalah karena pada Rakernas PAN di tahun sebelumnya, pihak PAN sempat mengundang Presiden Joko Widodo.

Namun, kata Yandri, pihak istana menyampaikan bahwa Presiden cukup hadir pada acara setingkat kongres atau pelantikan.

"Event rakernas dan rapimnas sebaiknya presiden tidak hadir. Dan kami taat pada istana yang begitu," kata Anggota Komisi II DPR itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X