Anggota DPD Ajak Jokowi Lihat Ruang Kerja yang Katanya Sempit dan Jelek

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asri Anas ingin mengajak Presiden Joko Widodo untuk berkeliling melihat ruang kerja Anggota DPR dan DPD.

Kehadiran Jokowi di Gedung Parlemen untuk menghadiri menghadiri sidang MPR, DPR dan DPD pada Rabu (16/8/2017) pagi ini dinilai sebagai momentum yang tepat melobi Jokowi agar menyetujui pembangunan gedung baru.

"Saya mengajak Presiden Jokowi sesekali lihat lah bagaimana fasilitas ruang kerja anggota DPR dan DPD, supaya tahu bagaimana kondisi sesungguhnya," kata Asri Anas kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2017).

Asri Anas mengeluhkan ruangan anggota DPR dan DPD yang luasnya hanya 3x3 meter. Menurut dia, ruangan yang sempit tersebut membuat kenyamanan anggota dalam bekerja menjadi terganggu.

"Wartawan tahu dan masyarakat yang biasa berkunjung juga tahu, jangan selalu menuntut banyak dari anggota dewan tapi kita tidak dipikirkan serius suasana kerja yang bagus," kata senator asal Sulawesi Barat ini.

(Baca: DPD Juga Minta Gedung Baru)

Tak hanya itu, ruang anggota juga, menurut dia, minim akan fasilitas. Misalnya, tak ada toilet pribadi di ruangan. Toilet berada di luar ruangan dan digunakan bersama dengan anggota serta para staf.

"Saya berani katakan bahwa ruang kerja anggota DPR dan DPD lebih kecil dan lebih jelek dari ruang kerja anggota DPRD Banten, Jakarta dan provinsi lainnya," kata dia.

Asri mengatakan bahwa rencana membenahi kompleks parlemen selalu muncul dalam 4 tahun terakhir. Namun, rencana ini selalu batal di tengah jalan karena penolakan publik.

"DPR dan Pemerintah jangan maju mundur maju mundur hanya karena takut kritikan," kata dia.

(Baca: Ketua DPD: Masa Bangunan Miring Mau Dikasih ke DPD, Enak Saja!)

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018. Permintaan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun itu pun dianggap wajar oleh para wakil rakyat, karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018 antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota Dewan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, DPR seharusnya memahami bahwa pemerintah tengah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. Pemerintah hanya membangun sekolah, rumah sakit, dan balai penelitia.