Dualisme Kepengurusan Parpol, KPU Hanya Akui yang Punya SK Menkumham

Kompas.com - 15/08/2017, 22:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari, Selasa (15/8/2017) menggelar uji publik tiga rancangan PKPU terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari, Selasa (15/8/2017) menggelar uji publik tiga rancangan PKPU terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Ashari menegaskan, KPU hanya akan mengakui kepengurusan partai politik yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Bagi KPU, kepengurusan yang digunakan adalah yang ada SK dari Kemenkumham," kata Hasyim ketika ditanya dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Dia mengatakan, apabila di kemudian hari ada gugatan soal kepengurusan partai yang diakui, KPU menegaskan mereka berpegang pada SK Menkumham yang ada.

Dalam uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU), Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati memberikan masukan agar KPU tidak lagi membuat peraturan yang mengesahkan dualisme kepengurusan partai politik (parpol).

"Saya enggak tahu KPU yang dulu itu apa dasarnya membenarkan dua kepengurusan yang sah untuk menandatangani rekomendasi-rekomendasi calon kepala daerah," ucap Andi.

Andi tidak menyebut partai dengan kepengurusan dualisme mana yang disahkan oleh KPU di masa lalu. Namun, ia mengatakan, hal itu merupakan kesalahan paling fatal dalam sejarah KPU.

"Dan saya tidak tahu dasarnya apa, karena jelas dalam Undang-Undang Partai, pimpinan parpol yang sah adalah yang mendapatkan SK Menkumham pada saat tahapan berlangsung," kata Andi.

Perlu verifikasi

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, perlu dilakukan verifikasi seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019, lantaran ada dualisme kepengurusan di beberapa partai.

"Beberapa partai kan mengalami dualisme kepengurusan. Itu kan juga ada pengaruhnya terhadap kelembagaan partai," kata Titi.

(Baca juga: Soal Verifikasi Parpol, KPU Diingatkan Jangan Bikin Aturan Diskriminatif)

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengingatkan KPU, apakah memang parpol peserta Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi lagi, mengingat sangat mungkin ada perubahan kepemimpinan.

Atau malah, kata dia, pimpinan partainya pindah ke partai lain. Sunanto juga mempertanyakan mekanisme apa yang akan digunakan KPU untuk memvalidasi soal kepengurusan ini.

"Kalau ada dualisme kepengurusan, yang mana (diakui?). Yang lama atau yang baru yang didiskualifikasi?," kata Sunanto.

"Itu yang harus dipertimbangkan KPU jika mau ambil keputusan (parpol peserta Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi lagi)," ujar Sunanto.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Nasional
KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X