Demokrat: KPU Harus Tegas, Peserta Pemilu 2014 Otomatis Peserta Pemilu 2019

Kompas.com - 15/08/2017, 17:03 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari, Selasa (15/8/2017) menggelar uji publik tiga rancangan PKPU terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari, Selasa (15/8/2017) menggelar uji publik tiga rancangan PKPU terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tegas dalam menyusun aturan verifikasi partai politik (parpol) yang akan menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019.

Hal itu dikatakan Andi, saat uji publik rancangan PKPU, di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

"KPU harus lebih tegas lagi, jangan ada debatable lagi, jangan ada banyak penafsiran. Harus lebih tegas menyatakan otomatis peserta Pemilu 2014 menjadi peserta Pemilu 2019," kata Andi. 

Ia mengatakan, yang harus dilakukan KPU hanya mendata parpol baru dan melakukan penelitian administratif serta verifikasi faktual.

"Kalau lolos, berarti ada penambahan partai lagi," ujar dia.

Menurut Andi, aturan Pasal 6 ayat (2) rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, sudah sangat jelas.

" Parpol peserta Pemilu 2014 otomatis menjadi peserta Pemilu 2019. Sedangkan parpol baru harus dilakukan verifikasi," kata Andi.

Berbeda dengan Andi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini justru mempertanyakan rumusan Pasal 6 ayat (2) yang dinilainya KPU membatasi PKPU ini hanya untuk Pileg 2019.

Padahal, Undang-Undang Pemilu yang baru tidak menyebutkan secara eksplisit peserta Pemilu 2014 langsung menjadi peserta Pemilu 2019.

"Pasal 173 Undang-undang Pemilu ayat (1) hanya menyebutkan parpol peserta Pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU," kata Titi.

Ia menilai, KPU juga perlu menerjemahkan poin-poin (a-i) pada Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu ke dalam pasal-pasal PKPU, sehingga bisa operatif.

Misalnya, berapa jumlah sedikitnya kepengurusan 75 persen di suatu provinsi, demikian pula dengan 50 persen di kabupaten/kota.

"Jadi, saya kira harusnya KPU tidak menempatkan Pasal 6 ayat (2) di muka, sebelum menurunkan aturan dari huruf a sampai huruf i Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu," kata Titi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X