ACTA Ajukan Tiga Hal dalam Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemilu

Kompas.com - 15/08/2017, 16:42 WIB
Anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) saat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) saat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA), Muda R Siregar menyatakan, ada tiga perbaikan permohonan yang diajukan ACTA dalam sidang uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Pertama, penguatan argumentasi soal sahnya UU Pemilu untuk diuji materi, meskipun saat uji materi didaftarkan belum diundangkan dan belum diberi nomor.

Dalam perbaikan tersebut, ACTA menguraikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, UU Pemilu akan sah menjadi undang-undang paling lambat pada 20 Agustus 2017 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR.

"Sahnya UU Pemilu 2017 ini bertepatan dengan jadwal pemeriksaan persidangan perdana yang akan digelar paling cepat 21 Agustus 2017 dan dengan demikian sudah sah jika undang-undang ini diuji materi oleh MK," kata Muda, usai sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Kedua, ACTA memperkuat argumentasi soal legal standing Habiburokhman sebagai pemohon yang mengajukan uji materi tersebut.

(Baca juga: Soal Kedudukan Parpol Penggugat UU Pemilu, Ini Penjelasan Jubir MK)

Dalam perbaikan ini, pihaknya menjelaskan dan membuat bagan untuk menerangkan hubungan antara aturan presidential treshold dengan ketentuan 20 persen suara DPR atau 25 persen kursi nasional dengan potensi munculnya kartel politik.

Hal itu dikhawatirkan bisa memperlemah sistem presidensial dan membuat sulitnya terpenuhi hak pemohon.

"Ketiga, kami sampaikan penjelasan bahwa status Habiburokhman sebagai anggota partai politik tidak bisa menghalangi dia untuk mengajukan permohonan uji materiil karena dia tidak bertindak untuk dan atas nama partai," ujar Muda.

(Baca juga: Ada Koreksi pada Lampiran, Pemerintah Kembalikan Draf UU Pemilu ke DPR)

Selain itu, kata Muda, Habiburokhman juga bukan anggota DPR RI yang pernah membahas UU Pemilu 2017 tersebut. Partai Gerindra sendiri, partai tempat Habiburokhman bernaung, melakukan walk out dan tidak terlibat dalam pengesahan.

Setelah sidang hari ini, ACTA akan melakukan perbaikan terakhir diserahkan kembali ke MK, Rabu (16/8/2017). Hal tersebut seseuai dengan perintah hakim pada persidangan minggu lalu.

ACTA berharap pemeriksaan perkara ini bisa selesai tidak lebih dari 6 bulan.

Dengan demikian, partai politik peserta pemilu memiliki waktu yang cukup untuk menggodok pencalonan capres atau cawapres masing-masing sebelum jadwal pendaftaran sekitar bulan Juli-Agustus tahun depan.

Kompas TV Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengajukan uji materi undang undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.