Kompas.com - 15/08/2017, 16:41 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sebuah diskusi bertajuk Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sebuah diskusi bertajuk Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, sekolah tidak menerapkan sistem full day school dengan terpaksa.

Sekolah yang menerapkan sistem 5 hari sekolah dalam sepekan atau 8 jam sehari, harus sekolah yang sudah siap.

Selain itu, harus dipastikan juga bahwa penerapan sistem full day school tidak mematikan madrasah diniyah.

"Tidak boleh ada keterpaksaan, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah yang bersangkutan," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Hal ini disampaikan Lukman menanggapi aksi demonstrasi menolak full day school yang digelar kalangan Nahdlatul Ulama di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.

Baca: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School"

Lukman mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan bahwa full day school tidak wajib.

Aturan full day school hanya diterapkan bagi sekolah yang sudah siap.

"Tidak ada paksaan, semuanya akan diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Apakah ada yang ingin dalam rangka penguatan pendidikan karakter itu 5 atau 6 hari (dalam sepekan), diserahkan kepada satuan pendidikan bersama komite sekolah dan madrasah yang bersangkutan," kata dia.

Full day school mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan sekolah madrasah diniyah.

Sebab, dengan sistem full day school, jam belajar akan menjadi 8 jam setiap harinya atau hingga sore hari.

Padahal, madrasah dimulai pada siang hari.

Baca: Akan Terbitkan Perpres, Jokowi Tegaskan Full Day School Tak Wajib

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, NU menolak keras kebijakan sekolah lima hari. Ia mengatakan, soal ini tidak perlu dikompromikan lagi.

"Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog, dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari," kata Said, ditemui di sela-sela Grand Launching Hari Santri 2017, di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati menyebut, meskipun full day school bukan suatu keharusan, banyak sekolah yang terpaksa menjalankan sistem tersebut karena gengsi. 

Kompas TV Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menolak berkomentar banyak mengenai kebijakan sekolah 5 hari.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.