Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Enggan Komentari Lagi Polemik "Full Day School"

Kompas.com - 15/08/2017, 16:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy enggan berkomentar lagi soal polemik sekolah 8 jam sehari atau full day school yang terus mendapatkan pertentangan dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan presiden mengenai pendidikan karakter yang akan menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Perpres tersebut dibawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sehingga ia enggan berkomentar.

"Saya sudah tidak berwenang untuk itu. Sudah di tangan Menko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Muhadjir pun hanya tertawa kecil saat ditanya soal aksi unjuk rasa yang saat ini terus dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama untuk memprotes kebijakannya. Sementara terkait waktu selesainya Perpres, ia juga tidak bisa memastikan.

(Baca: Belasan Ribu Warga NU Tasikmalaya Unjuk Rasa Tolak "Full Day School")

"Tunggu saja lah," kata dia.

Diwawancarai terpisah, Puan Maharani memastikan bahwa Perpres pendidikan karakter yang tengah disusun tidak akan mematikan madrasah diniyah sebagaimana yang dikhawatirkan kalangan NU. Di dalam perpres, tak ada kewajiban bagi pihak sekolah untuk menjalankan sekolah 8 jam sehari.

"Tidak ada kewajiban, ini sifatnya opsional. Artinya yang sudah siap silahkan untuk ikut. Yang tidak siap, kita tidak akan memaksakan. Jadi prinsipnya, kita tidak akan membebani anak-anak murid sampai katanya sekolah dari pagi sampai sore sampai malam, bukan itu," ucap Puan.

Full day school sebelumnya mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan sekolah madrasah diniyah. Dengan sistem full day school, jam belajar akan menjadi 8 jam setiap harinya atau akan mencapai sore hari. Padahal, sekolah madrasah dimulai di siang hari.

(Baca: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School")

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, NU menolak keras kebijakan sekolah lima hari. Ia mengatakan, soal ini tidak perlu dikompromikan lagi.

"Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog, dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari," kata Said, ditemui di sela-sela Grand Launching Hari Santri 2017, di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati menyebut, meskipun full day school bukan suatu keharusan, banyak sekolah yang terpaksa menjalankan sistem tersebut karena gengsi.

"Sekolah itu punya gengsi sendiri. Tidak ada bagi kepala sekolah, 'Enggak usah dulu deh, kita kan belum siap'. Mereka harus memperlihatkan, karena itu prestise di mata masyarakat, di mata pejabat di atasnya," kata Reni, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Kompas TV Kemendikbud akan mengevaluasi kekurangan ini  untuk melakukan perbaikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com