Mendikbud Enggan Komentari Lagi Polemik "Full Day School"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy enggan berkomentar lagi soal polemik sekolah 8 jam sehari atau full day school yang terus mendapatkan pertentangan dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan presiden mengenai pendidikan karakter yang akan menggantikan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Perpres tersebut dibawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sehingga ia enggan berkomentar.

"Saya sudah tidak berwenang untuk itu. Sudah di tangan Menko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Muhadjir pun hanya tertawa kecil saat ditanya soal aksi unjuk rasa yang saat ini terus dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama untuk memprotes kebijakannya. Sementara terkait waktu selesainya Perpres, ia juga tidak bisa memastikan.

(Baca: Belasan Ribu Warga NU Tasikmalaya Unjuk Rasa Tolak "Full Day School")

"Tunggu saja lah," kata dia.

Diwawancarai terpisah, Puan Maharani memastikan bahwa Perpres pendidikan karakter yang tengah disusun tidak akan mematikan madrasah diniyah sebagaimana yang dikhawatirkan kalangan NU. Di dalam perpres, tak ada kewajiban bagi pihak sekolah untuk menjalankan sekolah 8 jam sehari.

"Tidak ada kewajiban, ini sifatnya opsional. Artinya yang sudah siap silahkan untuk ikut. Yang tidak siap, kita tidak akan memaksakan. Jadi prinsipnya, kita tidak akan membebani anak-anak murid sampai katanya sekolah dari pagi sampai sore sampai malam, bukan itu," ucap Puan.

Full day school sebelumnya mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan sekolah madrasah diniyah. Dengan sistem full day school, jam belajar akan menjadi 8 jam setiap harinya atau akan mencapai sore hari. Padahal, sekolah madrasah dimulai di siang hari.

(Baca: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School")

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, NU menolak keras kebijakan sekolah lima hari. Ia mengatakan, soal ini tidak perlu dikompromikan lagi.

"Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog, dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari," kata Said, ditemui di sela-sela Grand Launching Hari Santri 2017, di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati menyebut, meskipun full day school bukan suatu keharusan, banyak sekolah yang terpaksa menjalankan sistem tersebut karena gengsi.

"Sekolah itu punya gengsi sendiri. Tidak ada bagi kepala sekolah, 'Enggak usah dulu deh, kita kan belum siap'. Mereka harus memperlihatkan, karena itu prestise di mata masyarakat, di mata pejabat di atasnya," kata Reni, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).