Kompas.com - 15/08/2017, 14:51 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengeluarkan putusan provisi atas gugatan uji materi soal hak angket yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hal ini disampaikan Muhamad Isnur, salah satu pemohon uji materi yang tergabung dalam "Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR", pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi, di Jakarta Selasa (15/8/2017).

Isnur menyampaikan urgensi dari dimohonkannya putusan provisi ini. Pertama, pihaknya menilai ada konflik kepentingan dari pelaksanaan hak angket KPK ini.

Kemudian ada tumpang tindih kewenangan yang dilakukan DPR dalam beberapa tindakan mereka dalam kasus angket ini.

"Juga kami melihat terjadi obstruction of justice (mengganggu proses hukum). DPR membuka yang seharusnya rahasia dalam tindakan hukum, ke publik," kata Isnur, di ruang sidang MK, Selasa siang.

Tim Advokasi menilai bahwa dibukanya saksi dalam kasus kejahatan terorganisir, yang diungkap dalam hak angket KPK ini, bisa membahayakan.

Kegiatan Pansus Angket KPK yang mengunjungi Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana di sana juga dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Menurut kami, jika dibiarkan membuat KPK akan terganggu. Dan implikasinya tentu berdampak buruk ke preseden hak angket DPR," ujar Isnur.

(Baca juga: Waketum Gerindra: Pansus Lebih Dominan Mencari-cari Kesalahan KPK)

Sebab, Tim Advokasi berargumen bahwa ke depannya DPR bisa menggunakan hak angket untuk menyelidiki lembaga negara yang bukan bagian dari eksekutif. DPR bahkan dikhawatirkan mengintervensi suatu proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam Pasal 79 UU MD3, lanjut Isnur, dijelaskan bahwa DPR berwenang melakukan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Baru Bharada E, Ronny Talapessy Politikus PDI-P

Pengacara Baru Bharada E, Ronny Talapessy Politikus PDI-P

Nasional
Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Nasional
Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Nasional
Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Nasional
Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Nasional
Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Nasional
Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Nasional
Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Nasional
Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Nasional
Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Nasional
Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.