Kompas.com - 15/08/2017, 12:08 WIB
Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan pihaknya berencana meminta bantuan Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bahwa rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani asli tanpa rekayasa.

Adapun nama Bambang menjadi salah satu Anggota Komisi III yang disebut mengintimidasi Miryam. Rekaman pemeriksaan Miryam kembali diputar oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/8/2017) kemarin.

"Kami akan meminta Labfor digital Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan atas keaslian rekaman tersebut untuk menghindari rekaman tersebut tanpa editan dan rekayasa," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (15/8/2017).

Kepada Kompas.com, Bambang juga memperlihatkan foto transkrip pemeriksaan Miryam oleh penyidik KPK. Dari alur pemeriksaan, ia meyakini bahwa transkrip dibuat oleh pihak penyidik atau penuntut. Ada beberapa pertanyaan yang terlihat mengarahkan tidak diketik.

"Tidak mungkin ada jawaban dari Miryam dengan kalimat 'tidak ada Bamsoet pak, tidak ada Bamsoet pak' kalau tidak ada pertanyaan dari penyidik," tutur Politisi Partai Golkar itu.

(Baca: Kepada Novel, Miryam Sebut Ada Pejabat KPK yang Temui Komisi III DPR )

Di samping itu, kalimat-kalimat yang menyebut nama anggota Komisi III keluar bukan dari mulut Miryam, melainkan dari obrolan penyidik Novel Baswedan dan penyidik Damanik yang terekam.

Bambang juga menduga bahwa rekaman sudah diedit karena sequence pembicaraan dalam transkrip yang diterimanya nampak "lompat-lompat" dan kalimatnya tak nyambung. Kualitas rekaman KPK juga dipertanyakan.

"Masa sih kualitas rekaman KPK jelek mutunya sehingga banyak yang tidak jelas," kata Bambang.

Tak menutup kemungkinan Komisi III akan meminta pimpinan KPK untuk menghadirkan para penyidik tersebut untuk dikonfrontir dengan Miryam.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X