Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPutra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute.
EditorLaksono Hari Wiwoho

AGUS Harimurti Yudhoyono, biasa dipanggil AHY, di siang hari Kamis, 10 Agustus 2017, sebelum acara peluncuran The Yudhoyono Institute, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Tujuan resmi pertemuan ini adalah AHY ingin menyampaikan undangan acara peluncuran The Yudhoyono Institute secara langsung kepada Presiden Jokowi.

(Baca juga Jokowi Bicarakan Lanskap Politik ke Depan dengan Agus Yudhoyono)

AHY pun diterima Jokowi dalam suasana penuh keakraban. Bahkan, anak sulung Jokowi, Gibran, ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, dan menyiapkan gudeg dan bubur lemu untuk disantap bersama AHY.

Pertemuan ini benar-benar membuat kaget berbagai pihak. Masih belum lekang dari ingatan kita, pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono, atau biasa dipanggil SBY, ayah dari AHY, dengan Prabowo Subianto, 27 Juli 2017 lalu.

Pertemuan SBY-Prabowo selaku kedua kekuatan politik besar di Indonesia yang sebelumnya hampir tidak pernah sejalan, waktu itu menjadi berita besar. Dalam pertemuan itu, SBY-Prabowo mengeluarkan pernyataan cukup keras yang membuat panas pihak Istana dan partai politik pendukungnya.

"The power must not go unchecked (kekuasaan harus selalu diawasi)," ujar SBY di depan media massa yang hadir di Cikeas, setelah pertemuan tertutup dengan Prabowo.

SBY dan Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, tidak mengalami cross the line (melewati batas) yang bisa mengarah ke abuse of power (penyimpangan kekuasaan).

Tak kurang dari Presiden Jokowi sendiri yang merespons keras pernyataan tersebut, selain menteri dan berbagai tokoh parpol pendukung pemerintah. Dan, berbagai media massa masih mengulas hasil pertemuan dan respon dari Jokowi beserta menteri dan parpol pendukungnya selama beberapa hari setelah pertemuan.

Komitmen SBY-Prabowo dalam pertemuan itu untuk menjalin komunikasi dan kerja sama lebih intens, meskipun tidak dalam bentuk koalisi, diartikan merupakan prakondisi sambil menjajaki berbagai kemungkinan, sebelum benar-benar memutuskan berkoalisi.

Dengan kata lain, SBY dan Prabowo memiliki peluang lebih besar untuk berjalan bersama, dengan Jokowi dan parpol pendukung pemerintah menempuh jalan yang berbeda.

Hanya, kedatangan AHY ke Istana untuk bertemu Jokowi pada tanggal 10 lalu, apalagi di tengah isu bakal ada reshuffle kabinet, kemudian menyisakan sederet pertanyaan.

Apakah etis di tengah inisiasi komitmen kerja sama dan komunikasi lebih intens antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang dirintis SBY dan Prabowo, AHY terkesan merapat ke Jokowi? Apakah ini berarti Partai Demokrat bermain dua kaki? Bagaimana kita memaknainya?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X