Kompas.com - 15/08/2017, 04:04 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menilai wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi disalahgunakan jika tidak berdasarkan pada audit konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wacana tersebut kembali bergulir seiring dengan usulan kenaikan pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Angka ini naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017.

"Sebenarnya secara akal sehat, nalar berpikir, permintaan DPR ini kan hanya untuk mencari 'proyek'. Dari dulu setiap pengajuan anggaran DPR selalu mengajukan kegiatan yang aneh-aneh, yang sifatnya fisik," ujar Benny saat dihubungi, Senin (14/8/2017).

"Untuk menghindari itu seharusnya ada kajian dari Kementerian PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dulu. Secara normatif kalau pembangunan itu harus ada kajiannya," kata dia.

Menurut Benny, wacana pembangunan gedung baru dan kenaikan anggaran tidak bisa dilepaskan dari Pemilu Legislatif 2019. Tidak menutup kemungkinan, kata Benny, anggota Dewan memanfaatkan proyek pembangunan gedung untuk mencari modal pencalonan.

"Saya lebih melihatnya ke situ, menjadi proyek untuk mencari pemasukan," kata pengamat hukum tata negara itu.

(Baca juga: "Anggota DPR Seharusnya Berpikir untuk Kepentingan Rakyat")

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Sumadilaga mengatakan, sejak 2009 Kementerian Pekerjaan Umum belum pernah menerima permohonan audit konstruksi Gedung DPR.

Ia menjelaskan, pada 15 September 2009, Kementerian Pekerjaan Umum pernah menerima surat dari Ketua DPR Marzuki Alie terkait permohonan bantuan audit struktur Gedung Nusantara I DPR.

"Menurut catatan kami, kami tidak pernah melakukan audit dan perbaikan lagi. Tidak ada permintaan (audit konstruksi Gedung DPR) lagi. Jadi yang kami lakukan hanya audit pada 2009 dan perbaikan pada 27 April 2011 lalu," ujar Danis saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/8/2017).

(Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009)

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Nasional
KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

Nasional
Sarankan Polri Kirim Dokter Cek Kesehatan Istri Ferdy Sambo, Anggota DPR: Enggak Mungkin Sakit Berbulan-bulan

Sarankan Polri Kirim Dokter Cek Kesehatan Istri Ferdy Sambo, Anggota DPR: Enggak Mungkin Sakit Berbulan-bulan

Nasional
PTM Lebih dari 6 Jam, IDAI: Anak Sekolah Harus Bawa Masker Cadangan

PTM Lebih dari 6 Jam, IDAI: Anak Sekolah Harus Bawa Masker Cadangan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

Nasional
Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.