Kompas.com - 14/08/2017, 23:49 WIB
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Wahid Foundation Yenny Wahid saat ditemui usai pertemuan antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan sejumlah tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tidak bisa dijadikan acuan bahwa pemerintah telah bertindak otoriter.

Sebab, pemerintah tidak serta-merta menutup upaya perlawanan bagi pihak yang organsisasinya dibubarkan, yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Orang (organisasi) yang dituduh melawan Pancasila itu kan bisa menuntut keputusan pemerintah. Jadi menurut saya di sini tidak ada prinsip demokrasi yang dilanggar," kata Yenny, di sela Simposium Nasional "Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa" yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8/2017).

"Kecuali kalau tidak ada ruang bagi kelompok (yang dibubarkan) untuk membela diri, baru bisa kita bilang ini otoriter," ujar dia.

Menurut Yenny, pemerintah telah menegaskan bahwa pembubaran dilakukan hanya terhadap organisasi yang intoleran dan anti-Pancasila.

Oleh karena itu, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ormas sedianya dipahami guna menjamin terwujudnya toleransi di masyarakat.

"Pemerintah memang melaksanakan amanah dari masyarakat yang menginginkan adanya suasana yang toleran, suasana yang baik, dan pemerintah perlu punya perppu, instrumen pemerintah untuk memastikan bahwa ideologi yang sudah jadi amanat pemerintahan ini bisa dijalankan, yaitu ideologi Pancasila," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Koalisi: Ada Banyak Cara Hilangkan Radikalisme Selain Terbitkan Perppu Ormas)

Sebelumnya, perihal pengajuan gugatan bagi ormas yang tidak terima dibubarkan telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Ia menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

"Pemerintah sangat hati-hati untuk merumuskan perppu ini. Tidak sewenang-wenang. Setelah Perppu ini keluar, toh ormas yang dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, menentang NKRI dan dicabut izinnya, masih berhak untuk masuk ke ranah peradilan. Masih berhak untuk menggugat," ujar Wiranto, Jumat (14/7/2017).

Menurut Wiranto, penerbitan perppu tidak tidak berarti pemerintah membatasi kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan ormas sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, kebebasan itu harus dibatasi secara hukum melalui undang-undang.

"Kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, tapi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Bukan kebebasan tanpa batas, ada batasan itu, ada batasan hukum melalui UU," kata Wiranto.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berhadap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berhadap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.