Rekaman Miryam Dibuka di Pengadilan, KPK Nilai Bukti Sudah Terbuka

Kompas.com - 14/08/2017, 22:46 WIB
Terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani menunggu dimulainya sidang lanjutan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8/2017). Pada sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak JPU. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17 ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani menunggu dimulainya sidang lanjutan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8/2017). Pada sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak JPU. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Video rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani saat menjadi saksi kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) dibuka di persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dengan dibukanya rekaman itu KPK berharap pihak yang mempermasalahkan pemeriksaan Miryam oleh KPK dapat mengetahui kebenarannya.

"Maka sebenarnya hal yang dipersoalkan sejak awal sudah terbukti dan bisa dilihat bersama-sama," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Seperti diketahui, saat rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu, KPK menolak memberikan rekaman pemeriksaan Miryam yang disebut memberikan keterangan karena ditekan.

Sejak awal KPK menginginkan rekaman tersebut dibuka di persidangan. Sebab, rekaman Miryam menjadi salah satu bukti pada penyidikan yang sedang berlangsung.

Karena tidak diberikan rekamannya, hal ini yang akhirnya jadi salah satu alasan DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Namun, Febri enggan menjawab saat ditanya apakah dengan dibukannya rekaman tersebut, Pansus Angket KPK di DPR masih relevan atau tidak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seharusnya pihak-pihak yang ingin mendengar apa yang disampaikan Miryam sudah bisa mendengar hal tersebut," ujar Febri.

"Kalau masih dipertanyakan apakah benar Miryam mengatakan sesuatu atau nama-nama tertentu, itu sudah terkonfirmasi dari rekaman yang diperdengarkan hari ini," kata dia.

Melalui rekaman ini, KPK juga ingin menunjukkan bahwa saat menjalani pemeriksaan Miryam tidak dalam keadaan tertekan.

"Sehingga kalau kemudian alasan pencabutan BAP pada saat itu adalah karena tertekan maka alasan itu mengada-ada. Itu yang sedang kami buktikan juga saat ini," ujar Febri.

(Baca: Jaksa KPK Putar Video yang Ungkap Pengakuan Miryam Diintimidasi Anggota DPR)

Ia menambahkan, KPK sedang fokus membuktikan perkara yang melibatkan Miryam. Miryam diketahui menjadi terdakwa pada kasus dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan kasus e-KTP.

"Kami akan meyakinkan hakim bahwa memang Miryam sudah melanggar Pasal 22 UU Tipikor," ujar Febri.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Miryam diduga sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Meski dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Nasional
UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Nasional
Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Nasional
PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

Nasional
Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

Nasional
Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Nasional
Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X