Catatan Yenny Wahid untuk Pemerintah ketika Putuskan Bubarkan Ormas

Kompas.com - 14/08/2017, 18:44 WIB
Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADirektur The Wahid Institute Yenny Wahid di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, ideologi Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai, wajar jika pemerintah membuat kebijakan membubarkan organisasi anti-Pancasila.

Hal ini disampaikan Yenny menanggapi rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain, setelah beberapa waktu lalu mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Ketika ada organisasi yang berhaluan melawan Pancasila, tentunya harus ditindak karena ideologi Pancasila sudah menjadi kesepakatan bangsa, diraih melalui proses politik yang panjang," kata Yenny, di sela acara Simposium Nasional bertajuk "Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa", di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Baca: Koalisi: Ada Banyak Cara Hilangkan Radikalisme Selain Terbitkan Perppu Ormas

Namun, Yenny mengingatkan pemerintah juga harus berhati-hati dan teliti melakukan kajian sebelum membubarkan suatu ormas.

Menurut Yenny, perlu dipastikan bahwa organisasi yang akan dibubarkan itu benar-benar berseberangan atau melawan Pancasila.

"Dalam upaya melakukan pelarangan terhadap organisasi yang berhaluan melawan Pancasila tidak ada ekses-ekses kekerasan di lapangan, ini harus menjadi perhatian betul dari pemerintah," kata Yenny.

Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah akan kembali membubarkan ormas lain di tingkat daerah atau provinsi.

Baca: Jokowi Heran Dulu Disebut "Ndeso dan Klemar-klemer", Sekarang Diktator

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari catatan Kemendagri ada yang sudah dicermati. Tetapi ormas level tingkat provinsi, tidak level skala nasional," kata Tjahjo, melalui pesan singkatnya, Rabu malam (9/8/2017).

Menurut Tjahjo, ormas tersebut akan dibubarkan lantaran memiliki ideologi lain dan dianggap bertentangan dengan Pancasila.

"Tidak Pancasilais, ada agenda ideologi lain. Tapi belum waktu dekat ini (dibubarkan), kan perlu pencermatan data yang akurat dan tahap-tahap proses pembuktian," kata Tjahjo.

Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya 'Smartphone' Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Oktober, Warga Tak Punya "Smartphone" Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa PeduliLindungi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Nasional
Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Nasional
Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Nasional
UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.