Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School"

Kompas.com - 14/08/2017, 13:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak perlu khawatir soal wacana lima hari sekolah atau full day school. Hal ini disampaikan Jokowi dalam akun Facebook resminya, Senin (14/8/2017).

"Tak perlu risau soal wacana lima hari sekolah (full day school)" tulis Jokowi sambil mengunggah foto empat anak berseragam sekolah dasar. Foto tersebut diberi tulisan, 'lima hari sekolah bukan keharusan!'.

Jokowi mengatakan, bagi sekolah yang selama ini menerapkan sekolah enam hari untuk tetap melanjutkannya.

"Tidak perlu berubah sampai lima hari," kata dia.

Begitu pula bagi yang selama ini sudah menerapkan lima hari sekolah atau 8 jam belajar dalam sehari, Jokowi meminta hal tersebut dipertahankan. Yang terpenting, sistem sekolah disetujui oleh semua pihak, mulai dari masyarakat hingga ulama setempat.

"Untuk kedua kalinya saya tegaskan...," tulis Jokowi menutup statusnya.

Baca: Presiden Diminta Undang Warga Nahdliyin terkait Full Day School

Pada Kamis (10/8/2017) pekan lalu, Jokowi memang sudah menyampaikan hal serupa saat diwawancarai wartawan di Istana. Jokowi saat itu mengatakan bahwa ia akan segera menerbitkan Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah lima hari.

Full day school sebelumnya mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan sekolah madrasah diniyah. Sebab, dengan sistem full day school, jam belajar akan menjadi 8 jam setiap harinya atau akan mencapai sore hari. Padahal, sekolah madrasah dimulai di siang hari.

Baca: Alhamdulillah, Bapak Presiden Sudah Tegas soal Full Day School

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, NU menolak keras kebijakan sekolah lima hari. Ia mengatakan, soal ini tidak perlu dikompromikan lagi.

"Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog, dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari," kata Said, ditemui di sela-sela Grand Launching Hari Santri 2017, di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Baca: Akan Terbitkan Perpres, Jokowi Tegaskan Full Day School Tak Wajib

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati menyebut, meskipun full day school bukan suatu keharusan, banyak sekolah yang terpaksa menjalankan sistem tersebut karena gengsi.

"Sekolah itu punya gengsi sendiri. Tidak ada bagi kepala sekolah, 'Enggak usah dulu deh, kita kan belum siap'. Mereka harus memperlihatkan, karena itu prestise di mata masyarakat, di mata pejabat di atasnya," kata Reni, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Kompas TV Jokowi Sebut Sistem Sekolah 5 Hari Tidak Wajib
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com