KPK Sita Mata Uang Asing di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang

Kompas.com - 11/08/2017, 21:42 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (10/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (10/7/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait dua kasus suap yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita mata uang asing dari rumah dinas Arief.

"Penyidik menyita uang dalam beberapa pecahan mata uang yaitu Rp 20 juta, 955 dolar Singapura, dan 911 ringgit Malaysia," kata Febri, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Belum dijelaskan apakah uang yang disita terkait dengan perkara yang ditangani KPK.

Dalam kasus ini, Arief terlibat dua perkara suap. Pada perkara pertama, Arief ditetapkan sebagai tersangka penerima suap berupa hadiah atau janji, yang diduga berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono. Nilai suap mencapai Rp 700 juta.

Sementara pada perkara kedua, Arief diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman. Nilai suap yang diberikan Rp 250 juta.

(Baca: Ketua DPRD Kota Malang Terima Suap Rp 700 Juta dan Rp 250 Juta)

Suap dari Hendarwan tersebut, lanjut Febri, terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018.

Selain menyita uang, KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik berupa hp sejumlah pejabat pemkot, DPRD, dan pejabat pengadaan. Sejak Rabu (9/8/2017) sampai hari ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus ini.

Pertama di Kantor Wali Kota Malang, Kantor PUPR, rumah Kadis DPUPPB Jarot, rumah pribadi dan dinas Arief, dan kantor penanaman modal. Kemudian pada Kamis (10/8/2017), KPK menggeledah kantor DPRD Malang dan rumah pribadi dan dinas Wali Kota Malang.

"Hari ini penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor Bappeda dan ULP Kota Malang," ujar Febri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X