DPR Ajukan Anggaran Rp 5,7 Triliun, PPP Nilai DPR Butuh Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengaku belum melihat rincian pengajuan anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018.

"Kami akan lihat dulu apakah yang diusulkan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) make sense atau tidak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Meski begitu, ia menilai DPR memang memerlukan gedung kantor baru. Gedung Nusantara I dinilai sudah tak layak karena kondisi gedung yang sudah miring. Selain itu lift juga kerap bermasalah.

"Lift berapa kali macet, kemarin bahkan jatuh," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku Hanya Minta Anggaran Rp 5,7 T

Masyarakat yang menilai DPR tak menerlukan gedung baru, kata dia, mungkin memang belum pernah mengunjungi gedung DPR dan mengetahui kondisinya.

"Kami saja wiridan (dzikir) terus setiap naik lift," selorohnya.

Pembangunan gedung kantor yang lebih layak, menurut dia, adalah prioritas. Ruangan anggota-anggota dewan, kata dia, bahkan kalah bagus dibandingkan ruangan Kapolsek.

Baca: Fadli Zon Anggap Wajar Kenaikan Anggaran DPR

Adapun untuk kemungkinan dibangunnya apartemen bagi anggota dewan yang berlokasi di tanah bekas Taman Ria Senayan, menurut dia, belum merupakan prioritas.

"Yang paling prioritas perlu dilakukan adalah gedung kantor. Dan dibangun sesuai dengan standar pemerintah saja," ucap Arsul.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan, total anggaran yang diajukan DPR pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000. Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.