Kompas.com - 11/08/2017, 14:23 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini masih mempunyai 1,8 juta kotak suara yang sudah tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Namun kotak suara tersebut masih model lama yang tidak transparan.

Sementara, dalam Pasal 341 pada Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan, ada ketentuan bahwa kotak suara harus transparan.

Ketua KPU Arief Budiman sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan, prinsip KPU adalah penyelenggaraan pemilu yang efisien.

Menurut Arief, agar sisa 1,8 juta kotak suara masih bisa digunakan, maka KPU akan melakukan proses modifikasi agar menjadi transparan. Namun, biayanya diprediksi belum tentu lebih murah ketimbang pengadaan baru kotak suara transparan.

"Karena harus membongkar dari gudang, kemudian merakit kembali," kata Arief kepada Kompas.com, di KPU Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Ketika dikonfirmasi berapa taksiran biaya modifikasi, Arief mengaku belum mempunyai hitungan pasti. Namun, untuk ongkos distribusinya saja jelas lebih murah karena sudah tersebar di daerah.

Lelang logistik pemilu, termasuk kotak suara, ditargetkan KPU untuk dilaksanakan pada akhir 2018, setelah ada peraturan KPU, daftar pemilih sementara, serta jumlah tempat pemungutan suara.

Dengan demikian, penganggarannya akan masuk pada tahun anggaran 2019. Arief memastikan, pengadaan logistik kotak suara dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

"Mana berani dengan nilai sebesar itu. Pasti lelang itu," ucap Arief.

Sebelumnya, Arief memperkirakan kebutuhan kotak suara untuk Pemilu 2019 mencapai 3 juta. KPU telah memiliki delapan contoh kotak suara terdiri dari dua bahan dasar, karton dan plastik.

(Baca juga: KPU Perkirakan Butuh 3 Juta Kotak Suara untuk Pemilu 2019)

Harga pokok kotak suara dari karton sekitar Rp 100.000 per unit. Sedangkan harga pokok kotak suara dari plastik bisa dua kali lipat. Itu pun kata Arief, belum ditambah dengan ongkos distribusinya.

Arief mengatakan, ongkos distribusinya bisa Rp 100.000 per kotak suara. Sehingga, dengan kebutuhan 3 juta dan asumsi harga Rp 200.000-Rp 300.000 per kotak suara, maka kebutuhan anggarannya mencapai Rp 600 miliar hingga Rp 900 miliar.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum resmi memulai persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.