Wiranto Ungkap Presiden Duterte Terinspirasi "Petrus" di Era Soeharto

Kompas.com - 11/08/2017, 13:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pengarahan pada acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pengarahan pada acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkap isi perbincangan yang terjadi antara Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan itu terjadi saat Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-30 ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (29/4/2017).

Menurut Wiranto, saat itu Duterte mengungkapkan alasan kebijakan menembak mati bandar narkoba diadopsi dari sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia.

Duterte, kata Wiranto, mencontoh peristiwa "penembakan misterius" atau "petrus" yang pernah terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada periode 1980-an.

Pada era itu terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah.

"Saat itu Duterte melontarkan joke. 'Saya ini kan belajar dari Indonesia.' Lalu Presiden Jokowi bingung, kapan Presiden Duterte belajar ke Indonesia," ujar Wiranto di sela-sela memberikan pengarahan pada acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

"Duterte menjawab, 'Enggak saya belajar dari 'Petrus'-nya Pak Harto itu lho'," kata Wiranto, yang juga pernah menjabat ajudan presiden di era Soeharto.

Sontak para peserta yang hadir di auditorium tertawa mendengar hal itu.

"Jadi rupanya Petrus yang di Indonesia sampai sekarang dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, itu di sana (Filipina) jadi contoh," kata mantan Panglima ABRI itu.

(Baca juga: Pengamat: "Petrus" Versus Preman Melanggar HAM)

Menurut Wiranto, sejak ASEAN dibentuk 50 tahun lalu, Indonesia selalu memiliki posisi yang dipandang oleh seluruh pimpinan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu terlihat dari respons kepada Presiden Indonesia setiap menghadiri KTT ASEAN.

Saat mendampingi Presiden Soeharto di KTT ASEAN tahun 1991, Wiranto menyaksikan bagaimana tutur kata dan bahasa tubuh pimpinan negara ASEAN yang menghormati delegasi dari Indonesia.

"Saat saya menjadi ajudan presiden tahun 1991, Presiden Soeharto sangat dihormati. Mungkin karena awal pemikiran pembentukan ASEAN itu dari indonesia. Tutur kata dan bahasa mereka sangat menghargai Indonesia," kata Wiranto.

Hal yang sama juga terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina.

Bahkan saat itu, Presiden Duterte berujar kepada Presiden Jokowi, "Pak Jokowi, kalau ada perampok di Indonesia, kejar saja. Kalau masuk ke daerah saya (Filipina) kejar terus, jangan berhenti. Nanti tinggal telepon saya saja," tutur Wiranto, diiringi tepuk tangan dan tawa peserta PPRA yang hadir.

(Baca juga: Kekerasan dan Pelanggaran HAM Marak di Filipina, Duterte Disoroti Lagi)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X