Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Prioritaskan Usung Ganjar Pranowo pada Pilkada Jateng

Kompas.com - 11/08/2017, 09:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tak memprioritaskan mengusung kadernya, Ganjar Pranowo, yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, pada Pilkada Jawa Tengah 2018. 

Partai berlambang banteng moncong putih itu tetap menganalisis peluang sejumlah figur untuk diusung pada Pilgub Jateng.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Agustin Teras Narang mengatakan, setidaknya ada dua hal yang menjadi indikator PDI-P, yakni mengutamakan kader sebagai calon dan penerimaan masyarakat.

"Misalnya kayak petahana Mas Ganjar bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Beliau. Ya itu jadi analisa kami," kata Teras, saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

"Tapi kami juga meneropong siapa kira-kira bakal calon dari yang lain," ujar dia.

PDI-P juga akan mempertimbangkan keputusan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di daerah-daerah, termasuk Jawa Tengah.

Baca: Ganjar Pastikan "Nyalon" Lagi di Pilkada Jateng 2018

Hasil Rakerda diproses di DPD dan DPC untuk kemudian disampaikan pada DPP.

Kemudian, DPP akan mengadakan survei internal untuk mengetahui sejauh mana pengenalan masyarakat dan akseptabilitas para calon.

Alasan tak memprioritaskan petahana salah satunya untuk memicu persaingan bakal-bakal calon.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, pada tahap eksploratif dan indikatif semua bakal calon diperlakukan sama.

Pada tahap deklaratif dan definitif, baru akan terlihat calon yang menonjol.

"Kalau ada prioritas-prioritasan, orang malas daftar dong," ujar Hendrawan.

Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng di PDI-P dibuka hingga hari ini, 11 Agustus 2017.

Baca juga: Muhaimin Ungkap PKB Bisa Saja Usung Syahrini pada Pilkada Jateng

DPD akan meneliti kelengkapan administrasinya sebelum dikirim ke DPP untuk psikotes dan wawancara.

Ia memperkirakan, nama-nama bakal calon baru akan mengerucut bulan depan.

"Awal bulan depan mungkin nama-nama kut sudah mulai mengkristal," kata Hendrawan.

Namun, dari sekian banyak yang mendaftar ke PDI-P untuk Pilgub Jateng, Hendrawan mengatakan, jumlah bakal calon wakil gubernur lebih banyak ketimbang bakal calon gubernur. '

"Indikasinya, banyak pihak siap sebagai cawagub," ujar Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah X itu.

PDI-P memiliki jumlah kursi yang cukup dominan di Jateng. Dari total 100 kursi DPRD, PDI-P memiliki 31 kursi. '

Partai dengan kursi terbanyak kedua, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hanya memiliki 13 kursi.

Dengan demikian, hanya PDI-P yang melebihi jumlah syarat minimal 20 persen suara dan 25 persen jumlah kursi sehingga bisa mengusung pasangan calon gubernur tanpa berkoalisi.

Kompas TV Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kembali diperiksa untuk kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com