Kompas.com - 10/08/2017, 18:22 WIB
Ridwan Kamil KOMPAS/ZULKARNAINIRidwan Kamil
|
EditorSandro Gatra

"Saya kira gimick aja pertemuan kemarin supaya memuluskan kerja sama di kabupaten atau kota. Di provinsi bakal lebih realistis," lanjut dia.

PDI-P dan Partai Golkar kemungkinan akan menutup pintu bagi Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

(baca: Nasdem Tak Khawatir PDI-P dan Golkar Akan Tutup Pintu ke Ridwan Kamil)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memang sempat intensif membangun dialog dengan Ridwan.

Namun, secara sepihak, Ridwan sudah memutuskan sendiri akan menjadi calon gubernur.

"Karena yang bersangkutan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur, padahal partai berdiri atas prinsip kolektivitas, tentu saja dialog buat kami tidak diperlukan lagi," kata Hasto usai menghadiri acara akikah puteri ketiga Sekjen Golkar Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

(baca: Ridwan Kamil Sebut Tak Masalah PDI-P dan Golkar Tutup Pintu)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Ridwan mengaku tak mempermasalahkan jika tak mendapat dukungan PDI-P maupun Golkar.

"Untuk konteks saat ini, semisal membangun koalisi dengan PDIP dan Golkar, atau partai lainnya ternyata tidak memungkinkan, menurut saya bukan masalah," ujar Ridwan kepada Kompas.com, Rabu (9/8/2017).

"Pada dasarnya politik itu dinamis. Ketika ada peristiwa atau momentum politik, tafsirnya juga bisa beragam," tambah Emil.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X