Anggota DPR Marcus Mekeng dan Jazuli Juwaini Diperiksa KPK

Kompas.com - 10/08/2017, 11:18 WIB
Anggota DPR dari fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP , Kamis (10/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusAnggota DPR dari fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP , Kamis (10/8/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil enam orang untuk diperiksa terkait kasus e-KTP, Kamis (10/8/2017). Dua orang di antaranya yakni anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng dan Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto, salah satu tersangka pada kasus e-KTP.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN," kata Febri, saat dikonfirmasi, Kamis siang.

Pada pukul 09.45, Marcus Mekeng tampak hadir di gedung KPK. Mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, ia masuk ke lobi gedung KPK tanpa berkomentar kepada awak media.

(Baca: Mengaku Tak Terima Uang dari Proyek E-KTP, Melchias Mekeng Merasa Difitnah)

Pada surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Mekeng disebut mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP. Selaku Ketua Badan Anggaran DPR ketika itu, Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dollar AS.

Sementara Jazuli, menurut surat dakwaan Irman dan Sugiharto pula, dia disebut menerima 37.000 dollar AS dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Nama Jazuli juga kembali muncul dalam surat tuntutan jaksa. Jaksa meyakini pemberian uang kepada Jazuli melalui anggota DPR Miryam S Haryani.

Sementara itu, selain dua anggota DPR tadi, empat saksi yang dipanggil KPK untuk kasus Novanto yakni mantan Direktur PT LEN Industri Abraham Mose, PNS Dirjen Dukcapil Kemendagri FX Garmaya Sabarling, Staf Pengajar Institut Teknologi Bandung Saiful Akbar, dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Nasional
Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

Nasional
Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Nasional
5 Pukulan Telak Indonesia Bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

5 Pukulan Telak Indonesia Bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Nasional
Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

Nasional
Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Nasional
Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Tommy Soeharto, Yasonna Sebut Keputusannya Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas

Nasional
KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

Nasional
Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X