Polemik Patung Raksasa di Tuban, Istana Minta Aparat Tak Tunduk pada Tekanan

Kompas.com - 10/08/2017, 08:57 WIB
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, dengan menggunakan  alat berat crane menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen  dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, Minggu (6/8/2017). Patung setinggi 30,4 meter itu ditutup dengan kain oleh pengurus kelenteng karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat atas patung itu. ANTARA FOTO/AGUK SUDARMOJO Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Tuban, Jawa Timur, dengan menggunakan alat berat crane menutup patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih di Kelenteng Kwan Swie Bio, Minggu (6/8/2017). Patung setinggi 30,4 meter itu ditutup dengan kain oleh pengurus kelenteng karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat atas patung itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyoroti terjadinya perubahan nilai di masyarakat Indonesia. Soal toleransi dan menghormati perbedaan, misalnya.

"Banyak hal-hal yang dulu tidak jadi masalah, kita rukun-rukun saja, duduk bersama dalam perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari berbeda dalam politik dan kehidupan bernegara, kok ini sekarang menjadi masalah," ujar Teten di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

"Ini suatu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi bahwa memang terjadi perubahan nilai di masyarakat," lanjut dia.

Teten mencontohkan penolakan kelompok masyarakat tertentu atas berdirinya patung raksasa dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur.

(Baca: Patung Raksasa di Tuban Ditutupi Kain Putih)

Puluhan orang dari berbagai elemen menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Jatim. Mereka mendesak agar patung tersebut segera dirobohkan karena tidak terkait dengan sejarah bangsa Indonesia.

Patung setinggi lebih dari 30 meter yang berdiri menghadap ke laut tersebut diresmikan pada 17 Juli 2017 lalu oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Patung tersebut dinobatkan sebagai patung dewa terbesar se-Asia Tenggara.

Teten menegaskan, negara tidak boleh tinggal diam merespons fenomena ini. Negara harus menempatkan seluruh warganya pada kedudukan yang sama. Jika ada persoalan, hukumlah yang ditegakkan. Bukan dengan cara main hakim sendiri.

"Jadi setiap ada tindakan intoleransi atau tindakan semena-mena, misalnya menghancurkan patung, benda seni dan sebagainya, harus dilakukan tindakan hukum," ujar Teten.

"Apalagi jika mereka protes mau ini mau itu, minta patung itu dirobohkan misalnya. Aparat tidak boleh tunduk pada tekanan," lanjut dia.

(Baca: Pengurus Kelenteng Tuban: Kami Hanya Ingin Indonesia Damai)

Meski demikian, Teten mengatakan, penyadaran akan nilai-nilai toleransi bukan hanya tanggung jawab negara. Masyarakat sipil juga mesti ikut berkontribusi di dalamnya.

Penyadaran nilai-nilai toleransi dan menghormati keberagaman harus dipupuk di setiap lini, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, organisasi masyarakat, partai politik hingga negara. Sebab, apa yang terjadi saat ini, akan dilihat oleh generasi muda, calon pemimpin bangsa.

Jika tidak ada role model yang tepat pada zaman sekarang, generasi muda kehilangan pijakan nilai untuk diteruskan di masa mendatang.

"Oleh sebab itu, selain negara harus memberikan role model bagi anak-anak muda, tugas negara juga mencari model baru bagaimana penghayatan Pancasila itu bisa masuk ke generasi milenial yang sekarang umur belasan tahun. Ini tantangan kita semua," ujar Teten.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X