Kompas.com - 10/08/2017, 06:10 WIB
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai ditemui usai bertemu Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (19/7/2017) malam. Fachri FachrudinKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai ditemui usai bertemu Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (19/7/2017) malam.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai membenarkan dukungannya terhadap Gerakan Golkar Bersih.

Beberapa waktu lalu dirinya sempat didatangi oleh Ahmad Doli Kurnia dan beberapa rekan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang menyampaikan keprihatinan mereka atas kondisi partai beringin saat ini. Gerakan tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk kecintaan kader terhadap partai.

"Saya dengar keprihatinan mereka dan saya pikir bukan hanya mereka, apalagi masalah yang sekarang dialami oleh Partai Golkar mulai hulu sampai hilir," ucap Yorrys saat dihubungi, Rabu (9/8/2017).

Yorrys menambahkan, masalah yang dihadapi Golkar saat ini cukup serius. Ia pun menyinggung momentum di mana Golkar resmi menyatakan sikap politiknya mendukung pemerintahan Joko Widodo, yakni 17 Mei 2016 lalu.

(Baca: Idrus Marham Sebut Tak Ada Pengurus DPP Dukung Gerakan Golkar Bersih)

Ketika itu, dalam salah satu poin secara eksplisit disebutkan bahwa Golkar turut mendukung pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Namun saat ini, beberapa kader Golkar diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang yang menjadi masalah di Golkar adalah masalah-masalah korupsi. Itu yang jadi keprihatinan kami. Karena masuk periode kami banyak kader Golkar yang kena masalah itu," tuturnya.

Oleh karena itu, DPP serta pemangku kepentingan lainnya dalam partai, menurut Yorrys, perlu merespons keprihatinan tersebut. Apalagi, elektabilitas Golkar dilihat kian menurun.

"Ekspresi itu harus kita sambut positif karena kecintaan mereka terhadap Partai Golkar," ucap Yorrys. Meski begitu, saat ini Golkar menghormati proses hukum yang berlaku di KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.