Kompas.com - 10/08/2017, 06:10 WIB
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai ditemui usai bertemu Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (19/7/2017) malam. Fachri FachrudinKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai ditemui usai bertemu Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (19/7/2017) malam.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai membenarkan dukungannya terhadap Gerakan Golkar Bersih.

Beberapa waktu lalu dirinya sempat didatangi oleh Ahmad Doli Kurnia dan beberapa rekan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang menyampaikan keprihatinan mereka atas kondisi partai beringin saat ini. Gerakan tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk kecintaan kader terhadap partai.

"Saya dengar keprihatinan mereka dan saya pikir bukan hanya mereka, apalagi masalah yang sekarang dialami oleh Partai Golkar mulai hulu sampai hilir," ucap Yorrys saat dihubungi, Rabu (9/8/2017).

Yorrys menambahkan, masalah yang dihadapi Golkar saat ini cukup serius. Ia pun menyinggung momentum di mana Golkar resmi menyatakan sikap politiknya mendukung pemerintahan Joko Widodo, yakni 17 Mei 2016 lalu.

(Baca: Idrus Marham Sebut Tak Ada Pengurus DPP Dukung Gerakan Golkar Bersih)

Ketika itu, dalam salah satu poin secara eksplisit disebutkan bahwa Golkar turut mendukung pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Namun saat ini, beberapa kader Golkar diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang yang menjadi masalah di Golkar adalah masalah-masalah korupsi. Itu yang jadi keprihatinan kami. Karena masuk periode kami banyak kader Golkar yang kena masalah itu," tuturnya.

Oleh karena itu, DPP serta pemangku kepentingan lainnya dalam partai, menurut Yorrys, perlu merespons keprihatinan tersebut. Apalagi, elektabilitas Golkar dilihat kian menurun.

"Ekspresi itu harus kita sambut positif karena kecintaan mereka terhadap Partai Golkar," ucap Yorrys. Meski begitu, saat ini Golkar menghormati proses hukum yang berlaku di KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.