Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Diktator Tak Dilihat dari Ucapan, apalagi Wajahnya

Kompas.com - 09/08/2017, 19:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sikap diktator seorang pemimpin tidak dilihat dari ucapan dan wajahnya. Namun, sikap diktator bisa diukur dari tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan seorang pemimpin.

Hal ini disampaikan Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa dirinya bukan seorang diktator.

"Diktator itu bisa dilihat bukan dari ucapan apalagi dari wajah, tetapi dari tindakan dan kebijakannya," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (9/8/2017).

Fadli menilai banyak tindakan dan kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengarah pada gaya pemerintahan diktator. Misalnya, langkah Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ia menilai perppu tersebut bergaya diktator karena bisa membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan. Sejauh ini, baru satu ormas yang dibubarkan menggunakan mekanisme Perppu, yakni Hizbut Tahrir Indonesia.

Selain itu, ada juga penangkapan demonstran dengan tuduhan makar. Orang yang membuat dan menyebarkan ujaran kebencian kepada pemerintah di media sosial juga kerap ditangkap oleh aparat kepolisian.

"Dan hate speech yang ditangkap itu yang hanya mengkritik pemerintah, tapi yang tidak kritik pemerintah dibiarkan. Jadi ini kecenderungan yang mengarah kepada kediktatoran," ucap Fadli Zon.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini merasa perlu mengingatkan Jokowi agar tidak bertindak kebablasan.

Sebab, Fadli mengingatkan banyak diktator dunia yang awalnya juga menjual demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun lama kelamaan, karena kekuasaan yang besar, para pemimpin dunia kerap lupa dengan janjinya dan berakhir menjadi seorang diktator.

"Kita harus ingatkan karena ada pepatah mengatakan, 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'," ucap Fadli.

Dalam dua hari terakhir, Jokowi dua kali menyampaikan bahwa ia bukanlah seorang diktator.

Pertama, ketika bersilaturahim dengan ulama beserta para santri di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017). Jokowi meminta santri tidak takut untuk naik ke atas panggung.

"Enggak usah takut. Presidennya enggak diktator kok," kata Jokowi.

"Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan, Pak Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator," ucap Jokowi sembari disambut riuh para tamu acara.

(Baca: Jokowi: Masa Wajah Saya Kayak Gini Dibilang Diktator)

Lalu, saat membuka simposium internasional bertajuk "Mahkamah Konsitusi Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk" di aula Universitas 11 Maret, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017). Presiden menegaskan, konstitusi tidak memungkinkan kepemimpinan diktator di Indonesia.

"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Heran Dulu Disebut "Ndeso dan Klemar-klemer", Sekarang Diktator)

Kompas TV Presiden Joko Widodo Buka Simposium MK se-Asean
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com