Kompas.com - 09/08/2017, 13:36 WIB
Anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) saat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) saat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang advokat anggota presidium Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Hakim Lubis dan Herdiansyah, mengajukan permohonan uji materi terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Permohonan gugatan uji materi didaftarkan pada hari ini, Rabu (9/8/2017).

Ali Hakim Lubis sebagai pihak prinsipal, menilai, penerbitan Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 yang mensyaratkan adanya situasi mendesak.

Sementara, Ali menganggap saat ini tidak ada situasi yang mendesak terkait situasi perpolitikan dan aktivitas keormasan.

"Sebaliknya, demokrasi kita justru berada dalam kondisi yang baik. Adanya aksi massa yang melibatkan jutaan orang termasuk anggota ormas berlangsung sangat tertib, jauh dari provokasi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Ali, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Baca: Soal Uji Materi Perppu Ormas, Ini Kata Ketua MK

Selain itu, Ali juga mengkritik munculnya Pasal 61 ayat (3) Perppu Ormas.

Pasal tersebut mengatur sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Ali, pencabutan status badan hukum suatu ormas seharusnya dilakukan melalui pengadilan.

Artinya, pemerintah tidak bisa mencabut status badan hukum tanpa adanya putusan pengadilan lebih dulu.

"Seharusnya yang memutus (pencabutan status badan hukum) itu pengadilan, bukan pemerintah," kata Ali.

Baca: Dalam Sidang MK, Yusril Sebut Tak Ada Kegentingan Buat Perppu Ormas

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat ACTA Hisar Tambunan menampik anggapan bahwa pihaknya mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan konsep negara khilafah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.