Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Setahun Ada 115 Kasus Penyiksaan oleh Polisi

Kompas.com - 09/08/2017, 13:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sepanjang Juni 2016-Mei 2017, terjadi 115 tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian paling banyak terjadi di tingkat polres," kata peneliti Kontras Ananto Setiawan dalam jumpa pers evaluasi kinerja Polri di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Setidaknya, kata Ananto, ada 88 kasus penyiksaan yang terjadi di berbagai polres di seluruh Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016-Mei 2017.

Sementara di tingkat Polsek, terjadi 20 kasus penyiksaan. Adapun di tingkat Polda, terjadi 8 kasus penyiksaan.

Ananto mengatakan, kebanyakan penyiksaan terjadi saat interogasi terhadap terduga pelaku kejahatan.

Polisi kerap berdalih bahwa penyiksaan dilakukan untuk menggali informasi dan memaksa terduga pelaku untuk mengakui kejahatannya.

"Padahal mungkin juga dalam banyak kasus mereka tidak melakukan kejahatan namun dipaksa untuk mengakui sebuah tindak kejahatan," ucapnya.

Ananto menyesalkan banyaknya polisi yang lolos dari sanksi setelah mereka melakukan penyiksaan.

Pascapenyiksaan, kata dia, biasanya oknum polisi berupaya menempuh jalur damai, menyuap dengan memberikan sejumlah uang pengganti kepada korban atau keluarga korban.

"Jika tak menempuh jalur damai, pelaku atau instansi terkait akan melakukan pengabaian," kata dia.

Ananto mengatakan, beberapa kasus yang ditangani dan diadvokasi Kontras antara lain kasus Meranti di Riau, kematian Sutrisno di Sigi, Sulawesi Tengah, penyiksaan dengan tuduhan pembunuhan di Bau-Bau, hingga penyiksaan dengan tuduhan keterlibatan separatisme di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com