Asalkan Ada Permohonan Maaf, PAN Tak Lagi Persoalkan Ucapan Viktor Laiskodat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan partainya tak ingin memperpanjang masalah dengan Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat. Oleh karena itu, ia mengatakan, partainya mengharapkan permintaan maaf dari Viktor terkait pidatonya yang telah menuding PAN mendukung kaum intoleran.

"Kalau PAN ini sebenarnya enggak terlalu rumit. Kami kan minta Bang Viktor itu minta maaf. Kalau minta maaf sih saya rasa enggak terlalu masalah. Kenapa sih enggak mau minta maaf? Dia kan menuding pihak lain, pihak lain merasa keberatan, kan enggak boleh juga tafsir sendiri," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Ia menambahkan, PAN juga bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan bila Viktor meminta maaf. Namun, jika tak ada permintaan maaf dari Viktor, PAN tetap akan menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Yandri pun menghormati sikap Nasdem yang menilai pidato Viktor tak bertujuan menuding PAN intoleran. Namun, ia juga meminta Nasdem menghormati sikap PAN yang merasa dituding.

(Baca: Nasdem Tak Akan Beri Sanksi untuk Viktor Laiskodat)

"Sebenarnya PAN dengan semua partai baik-baik saja. Dengan Surya Paloh baik, dengan Pak Viktor ya baik. Ya kalau ada masalah mari kita selesaikan baik-baik juga melalui nilai-nilai Pancasila. Salah satunya minta maaf kalau sudah menyinggung partai lain," papar Yandri.

"Kalau misalnya menurut mereka tidak salah, sementara yang lain ada, perlu diluruskan, ada yang perlu dikoreksi. Kami minta agar duduk untuk mengikuti aturan main," lanjut dia.

Sebelumnya Viktor dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar. Dia menyebut empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.