Kompas.com - 08/08/2017, 19:13 WIB
(Kiri ke kanan) Anggota Bawaslu Mochamad Afiffudin, Ketua Bawaslu Abhan, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro di Jakarta, Selasa (8/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI(Kiri ke kanan) Anggota Bawaslu Mochamad Afiffudin, Ketua Bawaslu Abhan, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro di Jakarta, Selasa (8/8/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 17 provinsi yang akan menggelar Pemilihan Gubernur, hanya satu provinsi yang sama sekali belum melaksanakan pembahasan anggaran.

Pembahasan anggaran yang dimaksud baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi.

"Tinggal satu provinsi yang sama sekali belum dibahas anggarannya, yaitu Papua," kata Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Gunawan tidak mengerti yang menjadi kendala Pemerintah Provinsi Papua sehingga belum melakukan pembahasan anggaran. Padahal, kata dia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menargetkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 20 Agustus 2017.

"Saya kurang tahu. Makanya besok Senin (pekan depan), saya mau datang ke sana," kata Gunawan.

(Baca: NPHD Pilkada Serentak Belum Cair, Mendagri Terjunkan Tim Pemantau)

Dari 17 provinsi dan 171 daerah yang akan melangsungkan Pilkda serentak 2018, Gunawan menuturkan usulan anggaran NPHD Bawaslu seluruhnya mencapai Rp 4,77 triliun. Jumlah yang tTerverifikasi sebesar Rp 4,69 triliun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari situ, NPHD yang sudah disetujui sebesar Rp 2,7 triliun.

Gunawan mengatakan, masih banyak daerah yang sedang dalam proses pembahasan anggaran.

"Ini belum semua daerah selesai. Mendagri sudah menetapkan 20 Agustus harus sudah selesai," kata Gunawan.

Dia mengharapkan pemerintah daerah segera menyelesaikan pembahasan anggaran. Sebab, tahapan Pilkada akan dimulai pada 21 September 2017.

"Anggarannya harus sudah siap mestinya. Lah ini, pemda belum pada siap semua," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X